Status ODP Purbalingga Diminta Diperjelas

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta Puskesmas memperketat kontrol terhadap warga yang tercatat sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP). Ia menegaskan, setiap ODP harus memiliki kejelasan status kesehatan selama menjalani pemantauan di Purbalingga. Kejelasan status ODP diperlukan setelah warga menyelesaikan masa pemantauan.

Permintaan itu disampaikan saat rapat bersama para kepala Puskesmas se-Purbalingga, Senin (6/4), di Halaman Pendopo Dipokusumo. Menurut Bupati, ODP yang telah menjalani karantina mandiri selama 14 hari dan tidak mengalami keluhan kesehatan dapat melepas gelang identitas serta tidak lagi tercatat sebagai ODP.

Status ODP Setelah Karantina Mandiri

Bupati menyebut jumlah ODP di Purbalingga mencapai 1.889 orang. Angka tersebut dinilai sangat banyak dibandingkan kabupaten atau kota lain karena banyak perantau yang mudik ke Purbalingga.

Ia mengatakan Surat Keterangan Sehat saat ini baru dapat diberikan kepada sopir perusahaan melalui pemeriksaan kesehatan. Kebijakan itu dipertimbangkan karena jumlah sopir terbatas. Jika mereka harus menjalani karantina, proses distribusi dapat terganggu dan berdampak pada kegiatan perekonomian. Sementara itu, pegawai perusahaan yang baru datang dari luar kota tetap diwajibkan menjalani karantina.

Masker dan Keterbatasan Rapid Test

Rapat tersebut juga membahas rencana pembuatan Surat Edaran tentang imbauan penggunaan masker, terutama ketika warga sedang sakit atau berada di luar rumah. Surat edaran itu akan disampaikan ke desa dan kecamatan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Bupati menyebut sanksi dapat dipertimbangkan jika imbauan telah disosialisasikan tetapi tetap banyak yang tidak dipatuhi.

Peralatan Rapid Test Covid-19 yang tersedia juga masih terbatas. Dari jatah 85 alat, tersisa 11 alat dan pemerintah daerah masih menunggu pengiriman bertahap dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Rapid Test diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta keadaan darurat, termasuk keluarga pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal.

Untuk mengatasi keterbatasan ruang isolasi di rumah sakit milik pemerintah daerah, Bupati dan Dinas Kesehatan berencana mengundang direktur rumah sakit swasta. Pertemuan itu ditujukan untuk mengajak rumah sakit swasta ikut menangani Covid-19, termasuk menampung dan melayani PDP.

Baca berita lain di Purbalingga