Fakta Kunci
Pemerintah Kabupaten Batang memulai Sensus Pajak Batang sejak 1 Februari 2024. Kegiatan ini menargetkan pemutakhiran sekitar 500 ribu Nomor Objek Pajak (NOP) hingga November atau Desember 2024. Sensus tersebut dilakukan untuk memperbarui dan memelihara database pajak daerah sekaligus mengetahui potensi pajak yang sebenarnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Batang Sri Purwaningsih mengatakan, sensus pajak daerah merupakan bagian dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Menurut dia, kegiatan itu mencakup seluruh jenis pajak, bukan hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sensus Pajak Batang Perkuat Sinkronisasi Data
“Sensus ini bukan hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi untuk semua jenis pajak sebagai bagian dari upaya kami untuk menyambut penerimaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan pada 2025,” kata Sri saat ditemui di kantornya, Rabu (7/2/2024).
Ia menyebut pelaksanaan sensus merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Kebijakan Bidang Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemerintah daerah juga perlu menyinergikan data pajak dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Pelaksanaan Sensus Pajak Batang dilakukan petugas sedulur pajak yang direkrut pada 2023 melalui Batang Karier. Sekitar 21 petugas akan berfokus di Kecamatan Batang sebagai lokasi pilot project, dengan melibatkan petugas dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar hasil pendataan lebih komprehensif.
Evaluasi Petugas Dilakukan Setiap Tiga Bulan
Sri mengatakan evaluasi kinerja petugas akan dilakukan setiap tiga bulan. Petugas yang memenuhi target dapat memperoleh perpanjangan kontrak kerja, sedangkan petugas yang tidak memenuhi target akan diganti melalui proses rekrutmen ulang.
Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD BPKPAD Batang Anisah meminta masyarakat menerima petugas yang datang untuk melakukan sensus. Warga diminta memberikan keterangan dan menyiapkan administrasi yang diperlukan. Data wajib pajak, kata Anisah, akan dijaga kerahasiaannya.
Dokumen yang perlu disiapkan meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), bukti pembayaran listrik, bukti pembayaran air (PDAM), sertifikat tanah, NIB, dan Kartu Keluarga.
Baca berita lain di Batang