Reviu Informasi Publik Libatkan 21 Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mereviu daftar informasi publik bersama 21 perangkat daerah. Kegiatan itu berlangsung di Aula Sultan Hadlirin, Gedung OPD Bersama, Selasa (25/2/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara, Arif Darmawan, melalui Sekretaris Diskominfo, Ririen Hariyanti, mengatakan keterbukaan informasi menjadi prioritas. Jepara ditargetkan meraih predikat informatif sehingga data yang disajikan harus akurat dan sesuai dengan lampiran yang telah diterima.

Informasi publik ditinjau bersama perangkat daerah

Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Jepara, Heru Purwanto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meninjau ulang informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat. Setiap perangkat daerah memiliki kewajiban menyajikan informasi yang menjadi hak publik.

Menurut Heru, pembahasan dimulai dari 21 perangkat daerah yang informasinya paling dibutuhkan. Selain daftar informasi publik, pemerintah juga akan menyusun daftar informasi yang dikecualikan. Pembahasan daftar tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan depan.

Kelengkapan data menjadi perhatian

Setiap perangkat daerah wajib memastikan kelengkapan dan akurasi daftar informasi publik sebelum diunggah ke situs web masing-masing. Website disebut menjadi salah satu media utama untuk menyajikan informasi kepada masyarakat.

Heru mengatakan penyajian informasi melalui website juga menjadi bagian dari penilaian Komisi Informasi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Subkoordinator Pelayanan Informasi Diskominfo Jepara, Farida Agustina, mengapresiasi partisipasi peserta dalam penyusunan daftar tersebut.

Farida menyebut transparansi dan akuntabilitas merupakan komitmen bersama. Ia berharap informasi yang disajikan akurat, lengkap, dan mudah diakses masyarakat.

Baca berita lain di Jepara