Retribusi Pariwisata Gunungkidul Capai 152,62 Persen

Pendapatan retribusi pariwisata Kabupaten Gunungkidul mencapai Rp55.418.899.340 hingga akhir September 2026, atau 152,62 persen dari target tahunan. Angka tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saat mengikuti Panel Pimpinan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tahun 2026 bersama Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Rabu (07/10/2026). Kegiatan berlangsung secara daring dari Rumah Dinas Bupati Gunungkidul.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menjelaskan bahwa SAKIP diposisikan sebagai dasar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut dia, sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi atau penilaian tahunan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

“Implementasi SAKIP bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan dampak dan manfaat yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih.

Retribusi pariwisata menjadi salah satu indikator

Panel evaluasi tingkat pimpinan itu diikuti Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB Erwan Agus Purwanto, Sekretaris Deputi Nurhasni, para Asisten Deputi, Analis Kebijakan Utama, serta jajaran Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah Pemkab Gunungkidul.

Pemkab Gunungkidul menyebut penerapan teknologi dan perbaikan tata kelola turut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pendapatan retribusi sektor pariwisata untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp36.310.603.400. Hingga akhir September, realisasinya telah mencapai lebih dari satu setengah kali target tersebut.

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, sejumlah indikator pembangunan juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan rasio gini mengalami penurunan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencatatkan kenaikan.

Penguatan SAKIP diteruskan sampai kelurahan

Selain capaian pendapatan, Pemkab Gunungkidul meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut atas pengawasan tata kelola keuangan daerah tahun 2025. Pemerintah kabupaten juga memperkuat implementasi SAKIP hingga tingkat kelurahan sejalan dengan visi keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Reformasi Kelurahan.

Penguatan tersebut diarahkan untuk membangun budaya akuntabilitas berbasis data dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat birokrasi yang paling dekat dengan warga. Endah menyatakan Pemkab Gunungkidul akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masukan dari tim evaluator KemenPAN RB.

“Pemkab Gunungkidul berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan masukan dari tim evaluator KemenPAN RB. Melalui penguatan budaya kerja berorientasi hasil, Pemkab Gunungkidul optimistis dapat mendorong peningkatan kinerja akuntabilitas hingga meraih predikat A,” pungkas Endah.

Baca berita lain di Gunung Kidul