Registrasi Ulang Kartu Prabayar Ditutup 28 Februari

Registrasi ulang kartu prabayar akan berakhir pada 28 Februari 2018. Hingga 21 Februari 2018 pukul 07.30 WIB, sebanyak 250.892.396 pelanggan telah berhasil melakukan registrasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengimbau pelanggan lama segera mendaftar agar terhindar dari pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap. Pelanggan yang belum melakukan registrasi ulang kartu prabayar masih memiliki waktu untuk menggunakan saluran registrasi yang tersedia.

Program registrasi ulang kartu prabayar dimulai sejak 31 Oktober 2017. Pemerintah menyebut program ini bertujuan melindungi masyarakat dari penipuan, tindak kejahatan, dan pelanggaran hukum yang memanfaatkan telepon seluler serta media elektronik lainnya. Karena itu, pelanggan diminta memastikan proses registrasi dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Registrasi ulang kartu prabayar menjadi bagian dari upaya penataan data pelanggan layanan telekomunikasi.

Tahapan registrasi ulang kartu prabayar dan pemblokiran layanan

Pemblokiran tahap pertama berlaku untuk layanan telepon dan SMS keluar. Pada tahap ini, pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS masuk serta mengakses internet. Tahap kedua memblokir layanan telepon dan SMS masuk maupun keluar, sehingga pelanggan hanya bisa menggunakan internet. Pemblokiran dilakukan secara bertahap bagi pelanggan yang belum menyelesaikan registrasi ulang kartu prabayar.

Pada tahap akhir, layanan telepon dan SMS masuk serta keluar, termasuk akses internet, tidak dapat digunakan jika pelanggan belum melakukan registrasi ulang. Selama masa pemblokiran bertahap, registrasi tetap bisa dilakukan melalui SMS, website, atau gerai operator. Pelanggan dapat memilih saluran tersebut sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan registrasi ulang kartu prabayar.

Data registrasi harus digunakan secara benar

Layanan SMS registrasi ke 4444 dapat digunakan selama kartu prabayar masih berada dalam masa aktif atau masa tenggang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli mengingatkan masyarakat memakai data NIK dan Nomor KK secara benar serta berhak. Data tersebut digunakan dalam proses registrasi dan harus berasal dari pelanggan yang bersangkutan.

Penggunaan NIK dan Nomor KK milik orang lain tanpa hak dilarang dan merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat juga diminta tidak memakai data kependudukan yang diunggah pihak tidak bertanggung jawab di internet. Jika mengalami kendala data kependudukan, pelanggan dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Pemerintah menyatakan keamanan data pelanggan dijamin. Operator layanan seluler dilarang membocorkan data pribadi dan dapat dikenai sanksi hukum jika melanggar. Operator juga diwajibkan memiliki sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Ketentuan tersebut berlaku dalam pengelolaan data pelanggan yang digunakan untuk registrasi ulang kartu prabayar.

Baca berita lain di Rembang