Raperda KIP Purbalingga Disetujui Pansus VII DPRD

Raperda KIP Purbalingga disetujui Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kabupaten Purbalingga setelah pembahasan selama tiga hari. Persetujuan itu ditandai berakhirnya rapat pembahasan pada Kamis (17/4/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purbalingga.

Pembahasan Raperda KIP berlangsung tiga hari

Pimpinan Pansus VII DPRD Purbalingga, Andhika Wisnu, mengatakan pembahasan berlangsung sejak Selasa (15/4/2025). Isi pasal demi pasal dalam Raperda KIP tahun 2025 yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) telah ditinjau ulang dan disetujui bersama.

Rapat tersebut dihadiri 12 anggota Pansus VII, Plt Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Purbalingga, Kepala Bagian Hukum Sekda Purbalingga, Kepala Dinkominfo, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah terkait. Pembahasan difokuskan pada pasal-pasal muatan lokal.

Pada hari kedua, Rabu (16/4/2025), dipaparkan 11 pasal muatan lokal dari total 42 pasal dalam Raperda KIP. Masukan dan pertanyaan anggota Pansus ditanggapi bergantian oleh Kepala Dinkominfo, Kepala Bagian Hukum, dan Plt Asisten III Sekda Purbalingga.

Tujuh pasal ditindaklanjuti dalam Raperbup

Seluruh anggota Pansus VII mengapresiasi Raperda KIP karena dinilai dapat mengakomodasi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga. “Kami sangat mengapresiasi Raperda ini,” kata Didik Suprayogi dari Fraksi PKS.

Kepala Dinkominfo Purbalingga, Jiah Palupi Twihantarti, mengatakan tujuh pasal dalam Raperda KIP akan ditindaklanjuti melalui pembahasan yang lebih rinci dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Hasil rapat selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga.

“Alhamdulillah sebelum saya pensiun sudah selesai pembahasan Raperda ini sesuai amanah dari Komisi Informasi Provinsi Jateng,” ujar Palupi. Ia akan memasuki masa purna pada 1 Juni mendatang.

Baca berita lain di Purbalingga