Pusat Data KPK Belajar Digitalisasi Kota Yogyakarta

Sekitar 252 modul layanan dalam Jogja Smart Service (JSS) dan jumlah unduhan yang mencapai 261.000 pengguna menjadi bagian dari pengalaman digitalisasi yang dipelajari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembelajaran itu berlangsung dalam kegiatan Capacity Building di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Kamis (22/10), sebagai referensi pembangunan Pusat Data KPK dan Analitik pada 2027.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda KPK, Siti Raykah, menjelaskan pihaknya mempelajari pengalaman Pemerintah Kota Yogyakarta dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan layanan digital. Pengalaman tersebut mencakup integrasi layanan serta data pemerintahan.

“Kami merasa Pemkot Yogyakarta ini sudah berhasil membangun Yogyakarta Smart City. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk pembangunan Pusat Data dan Analitik yang sedang kami rencanakan pada 2027,” ungkap Siti Raykah.

252 Modul dalam Layanan Digital Yogyakarta

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menjelaskan JSS menyediakan sekitar 252 modul layanan. Layanan itu mencakup perizinan hingga layanan kewilayahan dan telah diunduh sekitar 261.000 pengguna.

Pemkot Yogyakarta juga menerapkan Data Driven Government untuk mengintegrasikan data lintas perangkat daerah. Data tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan sumber daya manusia.

“Melalui Data Driven Government, diharapkan penggunaan data untuk pengambilan keputusan semakin optimal, efisiensi layanan publik meningkat, serta transparansi dan akuntabilitas semakin kuat,” jelas Budi.

Keamanan Data dalam Digitalisasi

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, menegaskan digitalisasi mencakup perbaikan proses kerja dan dampak bagi masyarakat, bukan sekadar penggunaan teknologi. Sistem yang terintegrasi, menurut dia, dapat menghubungkan perangkat daerah tanpa harus bertumpu pada command center.

Keberhasilan layanan juga diukur dari tindak lanjut dan penyelesaian persoalan masyarakat. Trihastono menyebut aduan harus mendorong peningkatan respons organisasi perangkat daerah terhadap persoalan yang berada dalam kewenangannya.

Dalam pengelolaan infrastruktur, Pemkot Yogyakarta menggunakan pusat data on-premise atau dikelola sendiri, sedangkan Pusat Data Nasional (PDN) menjadi tempat pencadangan data harian. Trihastono menekankan keamanan informasi dan kedaulatan data perlu dipertimbangkan sejak awal pembangunan sistem.

Keberlanjutan digitalisasi, kata dia, membutuhkan integrasi sistem, standar keamanan, serta komitmen pimpinan agar teknologi mendukung pelayanan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Baca berita lain di Yogyakarta