Program Gunungkidul 2028 Disusun Sesuai Fokus OPD

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Program Gunungkidul 2028 dengan fokus pada penataan pariwisata, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudahan perizinan, dan ketertiban pemanfaatan lahan. Arah tersebut dibahas dalam paparan rencana program kegiatan pemerintah daerah di Ruang Handayani, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Rabu malam (21/10/2026).

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Menurut Endah, perencanaan perlu bertolak dari persoalan nyata di lapangan, memiliki hasil terukur, serta memberi manfaat bagi masyarakat tanpa tumpang tindih.

“Saya tidak mau arahan kita melebar ke mana-mana tanpa hubungan yang jelas dengan perencanaan program 2028. Setiap dinas harus fokus pada tugas dan fungsinya. Program yang disusun harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Endah.

Penataan Kawasan Wisata dan Retribusi

Percepatan penataan Pantai Krakal dan Pantai Sepanjang menjadi salah satu arahan di sektor pariwisata. Pemerintah daerah diminta menindaklanjutinya tanpa menunggu tahun anggaran 2028. Di Pantai Krakal, bus dan kendaraan pribadi diarahkan menuju kantong parkir utama. Jalur pedestrian dengan pembatas juga disiapkan untuk mengarahkan wisatawan melewati kios UMKM.

Pengaturan parkir tersebut dihubungkan dengan upaya memperbaiki penerimaan retribusi. Indikasi kebocoran di Tempat Pemungutan Retribusi harus diperiksa sesuai kewenangan. Pembayaran nontunai, QRIS, dan tiket elektronik turut dipercepat untuk mendukung pengelolaan yang lebih tertib.

Sejumlah destinasi yang sepi pengunjung atau belum berkembang diminta dievaluasi berdasarkan potensinya. Embung Batara Sriten diarahkan untuk kegiatan berkemah dan outbound, sedangkan Gunung Gambar dapat diperkuat sebagai wisata religi dan sejarah. Gua Kalisuci, Sri Gethuk, dan Gua Rancang Kencana dikembangkan sesuai karakter masing-masing. Pantai Ngobaran dan Pantai Baron juga diarahkan memiliki pembeda sebagai tujuan wisata religi dan keluarga.

Perizinan dan Pemanfaatan Lahan

Untuk mendukung pelaku usaha, DPMPTSP diminta mendampingi UMKM yang mengalami kesulitan menggunakan Online Single Submission (OSS). Pendampingan langsung perlu disertai verifikasi lapangan agar dokumen perizinan sesuai dengan kondisi usaha. Tempat usaha, fasilitas wisata, dan gedung publik baru juga harus memenuhi Persetujuan Bangunan Gedung serta Sertifikat Laik Fungsi.

Pengawasan terhadap tanah kalurahan dan Sultan Ground diminta diperkuat. Pemanfaatan lahan harus mengikuti peruntukan, tata ruang, dan persyaratan perizinan. Pucung di Kapanewon Girisubo, Karangasem, dan Kepek menjadi lokasi perhatian dalam penertiban yang akan dikoordinasikan dengan Panitikismo serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di bidang ekonomi kreatif dan kepemudaan, Dinas Parekrafpora didorong memperluas pendampingan bagi organisasi kepemudaan. Dinas tersebut juga diminta menyiapkan kegiatan sport tourism dan memperkuat pembinaan atlet untuk mempertahankan posisi empat besar pada PORDA DIY. Seluruh OPD selanjutnya diminta menyusun Program Gunungkidul berdasarkan prioritas, kebutuhan lapangan, dan hasil yang terukur.

Baca berita lain di Gunung Kidul