Portal Tunggal America.gov Disiapkan lewat Perintah Trump

“Rakyat Amerika layak mendapatkan layanan yang lebih baik,” bunyi bagian tujuan perintah Presiden Donald J. Trump yang mengarahkan penyiapan portal tunggal America.gov pada 29 September 2026. Portal ini ditujukan sebagai pintu masuk digital terpadu bagi masyarakat Amerika Serikat yang membutuhkan informasi atau layanan pemerintah federal.

Perintah tersebut menyebut warga selama ini harus berpindah-pindah situs berbagai lembaga, memahami istilah pemerintahan yang rumit, mengulangi pemberian informasi, dan berulang kali membuktikan identitas. Melalui America.gov, pengguna akan dapat masuk ke platform, menyampaikan kebutuhan dengan bahasa sehari-hari, memperoleh jawaban, serta menyelesaikan transaksi apabila kewenangan dan dukungan teknis tersedia.

Portal tunggal untuk layanan federal

America.gov dirancang bukan sekadar mesin pencari atau direktori tautan. Platform itu akan menjadi titik masuk yang aman, cerdas, dan berorientasi pada layanan. Pemerintah federal juga diarahkan menerapkan standar bersama terkait mutu, kesederhanaan, aksesibilitas, interoperabilitas, keamanan, keandalan, dan desain pada layanan digital yang berpartisipasi.

Layanan yang masuk cakupan harus melayani lebih dari 100.000 pengguna dalam periode 12 bulan dan dapat diakses atau diajukan secara daring. Pengisian pajak dari Internal Revenue Service, layanan Departemen Perang, serta layanan unsur Komunitas Intelijen dikecualikan. Direktur Office of Management and Budget dapat menambah atau mengecualikan layanan melalui memorandum.

Trump atur integrasi dan perlindungan data

Administrator General Services ditugaskan membangun dan mengoperasikan America.gov bersama Administrator National Design Studio serta Direktur Office of Management and Budget. Mereka juga harus mengambil langkah untuk mengintegrasikan Login.gov sebagai layanan autentikasi platform tersebut.

Dalam 90 hari sejak perintah diterbitkan, Direktur Office of Management and Budget harus mengeluarkan memorandum pelaksanaan kepada para pimpinan lembaga. Setiap lembaga diminta mengidentifikasi layanan yang memenuhi kriteria, menghubungkannya secara aman dan menjaga privasi, serta menyerahkan data penggunaan dan kinerja secara berkelanjutan.

Perintah Trump tetap mempertahankan kendali masing-masing lembaga atas arsip, sistem, tanggung jawab berdasarkan undang-undang, dan kewenangan memutus perkara. Perlindungan informasi pribadi dilakukan melalui pembatasan pengumpulan data, autentikasi aman, kewenangan yang dapat diaudit, serta pengungkapan sesuai hukum. Masyarakat juga tetap dapat menggunakan layanan tatap muka, telepon, surat, atau platform digital khusus lembaga.

Baca berita lain di Internasional