Perubahan APBD Purbalingga Disetujui, Pendapatan Rp1,98 T

Perubahan APBD Purbalingga 2021 disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD dalam rapat paripurna, Selasa (31/8). Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD. Raperda tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan raperda yang telah disepakati diharapkan segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penetapan itu diperlukan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.

Pendapatan dalam Perubahan APBD Purbalingga

Dalam Perubahan APBD Purbalingga 2021, pendapatan daerah ditetapkan menjadi Rp 1.980.449.932.000. Nilai itu naik 0,24 persen atau Rp 4.684.230.000 dibandingkan APBD murni. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat 12,20 persen serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 6,27 persen. Sementara itu, pendapatan transfer turun 2,07 persen.

Belanja daerah naik 6,49 persen dibandingkan APBD murni sehingga mencapai Rp 2.147.840.051.000. Kondisi itu membuat postur Perubahan APBD 2021 mengalami defisit Rp 167.390.119.000. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Saran DPRD untuk Penanganan Dampak Covid-19

Ketua Badan Anggaran DPRD Purbalingga H R Bambang Irawan meminta pemerintah daerah menangani masyarakat yang terdampak Covid-19 secara komprehensif dan tepat sasaran. Ia juga mendorong sektor-sektor penggerak perekonomian agar segera pulih serta meminta program vaksinasi ditingkatkan untuk mencapai herd immunity.

Bambang menyarankan organisasi perangkat daerah tetap memanfaatkan anggaran secara maksimal sesuai kebutuhan dan skala prioritas, meskipun terjadi refocusing anggaran. Pemerintah daerah juga diminta menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk pembangunan infrastruktur, ia meminta pemerintah daerah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pekerjaan infrastruktur yang melalui lelang juga diminta segera dilaksanakan karena sisa waktu pelaksanaan relatif pendek.

Baca berita lain di Purbalingga