Perubahan APBD 2020 Disetujui, Tunggu Evaluasi Gubernur

Perubahan APBD 2020 Kabupaten Purbalingga disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif dalam rapat di Ruang Rapat DPRD, Selasa (18/8). Raperda tersebut belum dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah karena masih harus melalui evaluasi Gubernur.

Persetujuan itu dilakukan setelah pembahasan dalam rapat komisi serta rapat antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemda. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga.

Penetapan Perubahan APBD 2020 Menunggu Evaluasi

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM berharap raperda yang telah disepakati segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Menurut dia, penetapan tersebut diperlukan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.

Struktur Perubahan APBD 2020 mengalami perubahan dibandingkan saat penyampaian nota keuangan sebelumnya. Pendapatan daerah disepakati sebesar Rp.1.889.271.367.000, turun 7,51 persen dibandingkan APBD 2020 murni.

Belanja daerah juga turun 4,05 persen dibandingkan APBD 2020 murni, menjadi Rp.2.010.965.128.000. Sementara itu, defisit sebesar Rp.121.693.761.000 ditutup melalui pembiayaan netto.

Banggar Soroti PAD dan Pengendalian Anggaran

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Purbalingga, Aris Widiarso, menyampaikan sejumlah saran kepada pemerintah daerah. Ia menyebut pandemi Covid-19 membuat sektor yang selama ini menjadi penyumbang potensial pendapatan asli daerah, seperti Owabong dan Golaga, berhenti beroperasi selama beberapa bulan.

Aris meminta pemerintah daerah dan DPRD menyusun strategi serta regulasi untuk meningkatkan PAD. Ia juga mendorong dukungan rasionalisasi bagi pelaku UMKM agar tetap beroperasi, sehingga daya beli dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat bertumbuh.

Memasuki tatanan normal baru, pemerintah daerah diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat mempromosikan dan membuka kembali industri pariwisata. Organisasi perangkat daerah juga diminta memanfaatkan anggaran yang tersedia secara maksimal sesuai kebutuhan dan skala prioritas, dengan tetap menjaga kualitas pembangunan serta pelayanan publik.

Selain penanganan pandemi Covid-19, pemerintah daerah diminta menambah anggaran untuk mencegah penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue. Pemda juga diminta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencegah dan menangani bencana kekeringan serta bencana alam lainnya.

Baca berita lain di Purbalingga