Fakta Kunci
Penghargaan Wistara kembali diraih Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2019. Penghargaan tertinggi kategori tersebut diserahkan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Gedung C, Jakarta, Selasa (19/11).
Pemberian penghargaan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Wakil Bupati Gunungkidul, Dr. H. Immawan Wahyudi, M.H., menerima penghargaan itu mewakili Bupati Gunungkidul.
Penghargaan Wistara keempat sejak 2013
Immawan menyampaikan, tahun 2019 menjadi kali keenam Gunungkidul mengikuti penyelenggaraan KKS. Keikutsertaan itu dimulai pada 2009 dengan raihan Swasti Saba Padapa, kemudian Swasti Saba Wiwerda pada 2011.
Sejak 2013 hingga 2019, Gunungkidul telah empat kali mendapatkan penghargaan Swasti Saba kategori Wistara. Penghargaan tersebut diberikan atas pengembangan sejumlah tatanan, antara lain kawasan permukiman dan sarana prasarana umum, lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, industri dan perkantoran sehat, pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat.
“Terima kasih kepada tim Kabupaten Sehat Gunungkidul yang telah mengantarkan hingga mendapatkan penghargaan kategori Wistara,” kata Immawan. Ia menyebut pencapaian itu merupakan hasil kerja keras dan kerja sama pemerintah, swasta, serta masyarakat.
Ratusan daerah mengusulkan penyelenggaraan KKS
Ketua panitia penghargaan KKS 2019, Muhammad Hudori, mengatakan jumlah pengajuan penyelenggaraan KKS meningkat. Pada 2017 terdapat 173 kabupaten/kota yang mengusulkan dokumen, sedangkan pada 2019 jumlahnya menjadi 202 kabupaten/kota.
Hasil evaluasi KKS 2019 menetapkan enam provinsi sebagai pembina KKS terbaik. Selain itu, sebanyak 88 kabupaten/kota menerima Swasti Saba Wistara, 29 kabupaten/kota memperoleh Wiwerda, dan 60 kabupaten/kota menerima Swasti Saba Padapa.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan masalah kesehatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di tingkat negara maupun kabupaten/kota. Ia menegaskan dukungan terhadap penanganan kesehatan perlu dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah.
Baca berita lain di Gunung Kidul