Pengembangan KKMP Pakualaman Jadi Percontohan di Yogyakarta

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendorong pengembangan KKMP melalui satu koperasi percontohan di setiap kecamatan. Kemantren Pakualaman ditetapkan sebagai pilot project dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi KKMP Kota Yogyakarta di Ruang Yudhistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (6/10).

Hasto menjelaskan, koperasi tidak cukup hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Setiap KKMP perlu mengembangkan bisnis berdasarkan potensi lokal dan membangun jejaring dengan organisasi perangkat daerah, perhotelan, sekolah, serta pelaku usaha.

“Kalau sekarang kemudian mau dicoba untuk satu kecamatan itu satu pilot project, saya sangat setuju. Nanti dipimpin oleh Pak Wakil untuk satu kecamatan satu pilot project,” kata Hasto.

Pengembangan KKMP Berbasis Usaha Nyata

Menurut Hasto, keberhasilan KKMP tidak diukur dari terbentuknya kepengurusan dan kelembagaan saja. Koperasi harus memiliki aktivitas usaha yang berjalan serta proposal bisnis yang jelas agar dapat berkembang secara mandiri.

Dari hasil evaluasi, masih ada koperasi yang telah terbentuk secara kelembagaan tetapi belum menjalankan usaha. Pemerintah akan memberikan pendampingan dan membuka akses pasar. Salah satu potensi yang didorong adalah batik Segoro Amarto, termasuk pemanfaatannya di sekolah dan lingkungan organisasi perangkat daerah.

KKMP juga dapat menjadi reseller produk lokal seperti Air Jogja atau AYO dan brown sugar. Hasto mendorong kerja sama konkret dengan perhotelan agar produk koperasi, seperti sandal, sabun, dan brown sugar, dapat masuk ke pasar hotel.

Evaluasi 12 KKMP dan Target 15 Koperasi

Hasto menargetkan sekitar 15 KKMP unggulan dibina secara lebih intensif. Koperasi tersebut akan dibagi untuk didampingi oleh organisasi perangkat daerah sesuai bidang usaha yang dikembangkan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, evaluasi diperlukan karena pembentukan KKMP berlangsung relatif cepat dan belum seluruhnya diikuti kesiapan sumber daya manusia maupun kemampuan menjalankan usaha. Ia menegaskan koperasi harus dikelola oleh orang yang mau dan mampu, karena kepemilikannya berada pada para anggota.

Wawan juga mengingatkan agar KKMP tidak langsung diarahkan ke usaha simpan pinjam jika belum memiliki sumber daya dan kompetensi yang memadai. Pemerintah akan mendatangi KKMP satu per satu dengan target seluruh koperasi memiliki skor 100 hingga akhir 2026.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo menyebut evaluasi dilakukan terhadap 12 KKMP. Empat di antaranya telah memiliki omzet dan aktivitas usaha, sementara sebagian lainnya baru mulai berusaha pada 2026.

Ketua KKMP Gowongan Suroto menyampaikan kebutuhan tempat usaha bagi koperasinya. Ia berharap Balai RW dapat diizinkan menjadi tempat sementara untuk membangun KKMP Gowongan.

Baca berita lain di Yogyakarta