Pengawasan Keamanan MBG Diperketat di Salatiga

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp. OG, memimpin audiensi terkait pengawasan keamanan MBG di Kantor Wali Kota Salatiga, Selasa (8/10/2025). Pertemuan itu digelar setelah muncul isu dugaan keracunan makanan yang dialami beberapa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Audiensi tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Nina Agustin, Pj. Sekretaris Daerah, sejumlah asisten sekretariat daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Sekretaris Dinas Pendidikan, perwakilan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), serta beberapa perwakilan Satgas MBG.

Perkembangan dapur SPPG dan penanganan dugaan keracunan

Nina Agustin menyoroti perkembangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut beberapa dapur telah terverifikasi, tetapi belum menunjukkan progres operasional. Pj. Sekda Muthoin kemudian mempertanyakan kebutuhan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan cepat tanggap untuk menangani kasus dugaan keracunan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Pramusinta, melaporkan hasil pengawasan di SPPG Pulutan. Menurut dia, pengawasan keamanan MBG diperlukan setelah masakan selesai dan ditempatkan dalam wadah atau tepak. Pelaksanaan di SPPG Pulutan dinilai telah sesuai dengan standar yang diterima. Hasil tinjauan lapangan juga menunjukkan siswa secara umum menyukai menu makanan, kecuali susu yang diduga berkaitan dengan pesan khusus dari orang tua.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Prasit, meminta setiap kasus dugaan keracunan segera dilaporkan kepada Satgas agar dapat ditangani cepat. Dinas Kesehatan juga akan memfasilitasi pelatihan penjamah makanan secara daring melalui Learning Management System (LMS). Pembuatan akun akan dipandu Dinas Kesehatan, sedangkan pelatihan diselenggarakan pihak Provinsi.

Arahan pengawasan keamanan MBG di setiap SPPG

Monic dari SPI mengusulkan Bimbingan Teknis (Bimtek) daring bagi penjamah makanan. Usulan itu masih terkendala kesiapan sumber daya manusia yang dinilai belum memadai untuk sistem online. Persoalan overload dapur di Salatiga juga masih menunggu tindak lanjut dan konfirmasi operasional.

Robby mengarahkan setiap SPPG memiliki alat sterilisator untuk mencegah kontaminasi dan menjaga keamanan produk. Setiap SPPG juga diwajibkan memiliki Giant Biopori untuk pembuangan sampah, terutama sampah organik. Penerima manfaat MBG dibatasi sebanyak 2.800 jiwa tiap SPPG. Arahan ini menjadi bagian dari pengawasan keamanan MBG di setiap dapur.

Selain itu, Dinas Kesehatan diminta menyiapkan Unit Reaksi Cepat untuk menangani kasus keracunan massal. Penjamah makanan akan mendapat Bimtek, sedangkan SPI diminta memiliki kantor fisik agar masyarakat lebih mudah mencari dan melaporkan aduan terkait MBG.

Baca berita lain di Salatiga