Pencegahan Perundungan Pemalang Diperluas

Komitmen pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Pemalang diperluas melalui deklarasi dan penandatanganan pakta integritas. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bakti Praja, Pemalang, Rabu (4/11/2026).

Pelaksana Tugas Bupati Pemalang Nurkholes mengatakan langkah itu melibatkan satuan pendidikan yang berada di bawah pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama, dan perguruan tinggi. Ia menjelaskan, sekolah perlu menjadi ruang yang aman dan nyaman karena pendidikan berperan penting dalam pembangunan bangsa.

“Beberapa minggu lalu, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP dalam rangka membangun sekolah yang aman dan nyaman. Kami menginginkan seluruh jajaran di tingkat SMA juga bersama-sama membangun pakta integritas untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman di Pemalang,” ujarnya.

Komitmen perlu diikuti program

Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo menyatakan deklarasi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan yang jelas dan pemeriksaan berkala. Untuk mendukungnya, Pemalang memiliki Kelompok Kerja Sekolah Aman dan Nyaman yang beranggotakan Dinas Pendidikan serta organisasi perangkat daerah terkait.

Bagus menilai pemerintah daerah, jajaran pemerintahan, dan seluruh satuan pendidikan harus bergerak sebagai satu kesatuan. Menurut dia, semua pihak memiliki tanggung jawab dalam mendidik kader terbaik bangsa dari Kabupaten Pemalang.

Perlindungan peserta didik mencakup psikologis

Kabag Ren Polres Pemalang Kompol Imam Khanafi menerangkan bahwa sekolah yang aman tidak hanya berkaitan dengan pencegahan ancaman fisik. Peserta didik juga perlu dilindungi dari gangguan psikologis. Untuk itu, lingkungan pendidikan perlu menumbuhkan kebiasaan saling menjaga, mengingatkan, disiplin, dan berempati.

Imam menyebut beberapa aturan yang menjadi landasan, yakni Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Acara tersebut dihadiri 14 kepala SMA negeri, 12 kepala SMA swasta, empat kepala SMK negeri, 49 kepala SMK swasta, satu kepala MAN, 18 kepala MA swasta, dan perwakilan tiga perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang.

Baca berita lain di Jawa Tengah