Penanganan Sampah Jadi Prioritas Pemkot Yogyakarta

Penanganan sampah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2026. Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memaparkan perkembangan SLHD di Ruang Bima, Balaikota Yogyakarta, Kamis (16/7).

Penyusunan SLHD tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Sistem Informasi Status Lingkungan Hidup. Kota Yogyakarta menetapkan tiga isu prioritas lingkungan hidup tahun 2025, yakni persampahan, kualitas air, dan ruang terbuka hijau (RTH).

Penanganan sampah dari hulu hingga hilir

Kepala DLH Kota Yogyakarta Rajwan Taufik mengatakan ekspos SLHD membahas kondisi lingkungan secara menyeluruh, bukan hanya persoalan sampah. Menurut dia, cakupannya meliputi kualitas air, kualitas udara, vegetasi, RTH, serta pengelolaan lingkungan secara komprehensif.

Produksi sampah di Kota Yogyakarta berkisar 300 ton per hari dan dapat meningkat hingga 400 ton saat musim liburan atau hari besar. Rajwan menyebut seluruh timbulan sampah kini dapat ditangani secara mandiri oleh Pemkot Yogyakarta. Selama empat bulan terakhir, pemerintah kota tidak lagi membuang sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Penguatan penanganan sampah dari hulu dilakukan melalui program Ember Organik, Biopori Jumbo, dan Gerakan Keluarga Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah). Berbagai program tersebut mengurangi sekitar 50 ton sampah per hari sejak dari sumbernya. Sampah lainnya diolah melalui unit-unit pengolahan sampah milik pemerintah kota.

Kualitas air masih perlu diwaspadai

Gerakan Keluarga Mas Jos tercatat telah melibatkan 40.742 keluarga. Jumlah itu meningkat dibandingkan akhir 2025 yang mencapai sekitar 35 ribu keluarga. DLH mengedepankan edukasi dan perubahan budaya agar masyarakat memilah serta mengolah sampah sejak dari rumah.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengatakan lingkungan hidup merupakan fondasi kualitas hidup masyarakat. Ia menyebut SLHD menjadi cermin kondisi lingkungan Kota Yogyakarta sekaligus dasar untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Selain penanganan sampah, DLH memantau kualitas air melalui pemeriksaan berkala terhadap air sungai, embung atau mata air, serta air sumur warga. Secara umum, kualitas air di Kota Yogyakarta masih berada pada kategori sedang atau perlu kewaspadaan.

Baca berita lain di Yogyakarta