Pemkab Wonosobo Mulai Evaluasi Pelayanan Publik 2026

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memulai evaluasi pelayanan publik 2026 melalui kegiatan Kick Off Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Pendopo Bupati Wonosobo, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan kualitas pelayanan di seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) berjalan secara berkelanjutan.

PEKPPP merupakan proses sistematis dan terstruktur untuk memantau, mengukur, serta menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil evaluasi tersebut berupa Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat.

Evaluasi pelayanan publik ukur manfaat layanan

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat mengapresiasi OPP, perangkat daerah, unit pelayanan, dan Aparatur Sipil Negara yang terus bekerja, beradaptasi, serta berinovasi dalam memberikan layanan. Ia mengatakan capaian Kabupaten Wonosobo selama ini tidak terlepas dari dedikasi aparatur untuk memastikan pelayanan berjalan baik dan semakin responsif.

“Evaluasi kinerja ini hendaknya kita maknai sebagai momentum untuk bercermin bersama, mengukur sejauh mana kebijakan, program, dan layanan yang kita kelola benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Afif.

Menurut Afif, ukuran paling nyata dari pelayanan pemerintah adalah pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan memberikan kepastian dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Digitalisasi dan kolaborasi antarperangkat daerah

Afif menegaskan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintahan. Reformasi birokrasi, kata dia, perlu diwujudkan melalui layanan yang efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Ke depan saya meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan yang ada, tetapi juga mampu membaca kebutuhan masyarakat sejak dini dan menghadirkan solusi yang cepat, tepat, serta berbasis data,” tegasnya.

Ia juga menekankan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan. Digitalisasi, menurutnya, bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan nyaman. Keberhasilan layanan tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Afif meminta pemerintah daerah membangun budaya perbaikan berkelanjutan dan terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia menegaskan tidak boleh ada warga yang tertinggal dalam mengakses layanan pemerintah. Pada 2025, Kabupaten Wonosobo meraih IPP sebesar 4,32 dengan kategori A- atau Sangat Baik.

Baca berita lain di Wonosobo