Pemkab Rembang Terima 11 Aspirasi Pekerja

Pemerintah Kabupaten Rembang menerima 11 aspirasi pekerja dalam audiensi bersama tiga organisasi serikat pekerja di ruang rapat Bupati, Rabu (7/5/2025). Pertemuan itu dihadiri perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Parkland World Indonesia, dan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) PT. Handal Sukses Karya.

Salah satu usulan utama ialah mengaktifkan kembali Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Forum tersebut menjadi wadah musyawarah antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk membahas persoalan ketenagakerjaan.

Aspirasi pekerja mencakup 11 usulan

Selain pengaktifan LKS Tripartit, aspirasi yang disampaikan mencakup peringatan Hari Buruh atau May Day, penguatan sinergi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, serta rekrutmen karyawan padat karya dengan komposisi 50:50 antara laki-laki dan perempuan.

Serikat pekerja juga mengusulkan agar Dewan Pengupahan berperan dalam pembahasan UMK secara berkala dan penetapan upah layak. Usulan lainnya meliputi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), serta peninjauan ulang regulasi yang merugikan buruh.

Dalam daftar tersebut terdapat pula usulan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ketua FSP SPSI PT Parkland World Indonesia, Adimas Lutfi Nugroho, menekankan pentingnya Satgas PHK untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Ia juga mendorong pengaktifan kembali LKS Tripartit.

Pemkab siapkan tindak lanjut aspirasi pekerja

Ketua SPN Kabupaten Rembang, Emon Zakaria, menyebut LKS Tripartit sudah satu tahun tidak aktif. Menurut dia, lembaga tersebut memiliki legitimasi melalui SK Bupati tahun 2024.

Sementara itu, Ketua SPM PT. Handal Sukses Karya, Ahmad Sodiq, menyoroti ketimpangan proporsi pekerja laki-laki dan perempuan di sektor padat karya. Ia mengusulkan kebijakan rekrutmen 50:50 agar kesempatan kerja bagi tenaga laki-laki lebih setara.

Bupati Rembang H. Harno, S.E., menyatakan pemerintah siap menindaklanjuti sejumlah usulan yang dapat segera direalisasikan, termasuk rencana pertemuan dengan pihak perusahaan. “Saya akan bertemu para pengusaha untuk membahas porsi 50:50. Soal UMK, kita tetap mengikuti prosedur provinsi,” ujarnya.

Terkait Satgas PHK, Pemkab Rembang menilai kondisi saat ini relatif kondusif. Usulan itu tetap akan dikaji sambil menunggu arahan pemerintah pusat. Bupati Harno juga berkomitmen mengaktifkan kembali LKS Tripartit meski pelaksanaannya belum maksimal akibat keterbatasan anggaran. “Meski belum maksimal, minimal LKS Tripartit tidak mati suri. Tetap akan kami upayakan untuk kembali aktif,” tegasnya.

Baca berita lain di Rembang