Pemkab Gunungkidul Sinkronkan Indikator Makro Ekonomi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menggelar forum penyelarasan indikator makro ekonomi sekaligus mengevaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga pertengahan tahun 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Gunungkidul, pada Senin (20/7/2026).

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengungkapkan enam dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD menjadi perhatian utama dalam evaluasi kali ini. Keenamnya mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, rasio gini, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, serta inflasi.

Capaian Indikator Makro Ekonomi Gunungkidul

Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul sepanjang 2025 mencapai 5,47 persen, sesuai target optimis yang dipatok RPJMD 2026. Sementara itu, angka kemiskinan tercatat 14,15 persen dan rasio gini berada di level 0,33, yang mengindikasikan ketimpangan kian mengecil. “Namun, perlu kita tekankan perlunya upaya serius untuk mencapai target IPM tahun 2026 sebesar 74,13 dari capaian saat ini di angka 73,13,” ujar Sekda.

Integrasi Data Jadi Sorotan BPS

Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, Agus Haranto, memaparkan bahwa gambaran ekonomi daerah disusun lewat sejumlah pendekatan, di antaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berbasis produksi dan pengeluaran. Menurutnya, kolaborasi data sektoral dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci agar BPS tak melulu mengandalkan proyeksi maupun survei khusus.

“BPS berharap data-data dari SKPD dapat terintegrasi dalam sistem seperti ‘Dopadu’ milik Kominfo, sehingga proses rekonsiliasi data setiap triwulan dapat berjalan lebih efisien tanpa harus melalui proses persuratan yang panjang,” ujar Agus. Ia menambahkan sektor pertanian tetap menjadi penyumbang terbesar ekonomi Gunungkidul, kendati persoalan produktivitas dan usia petani yang kian menua masih perlu diwaspadai.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menekankan agar setiap kebijakan pemerintah bersandar pada data akurat dan real-time, bukan sekadar pelengkap administrasi belaka. Ia menyoroti lambannya pembaruan data oleh produsen data di level OPD yang dinilainya menghambat proses pengambilan keputusan strategis. “Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Saya tidak ingin lagi melihat ego sektoral; tidak ada satu pun indikator pembangunan yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja,” tegas Bupati.

Bupati juga menginstruksikan agar seluruh program di setiap perangkat daerah diselaraskan dengan tujuh Quick Wins pemerintah kabupaten, yakni Bocah Pinter, Warga Sehat, Tani Makmur, UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Layani Ngayomi, Warga Guyub, dan Alam Lestari. Sebagai langkah lanjutan, Pemkab dijadwalkan menggelar paparan khusus dari masing-masing kepala perangkat daerah guna membedah kontribusi mereka terhadap enam indikator makro ekonomi tersebut.

Baca berita lain di Gunung Kidul