Pembinaan Disdukcapil, Bupati Tekankan Peran Pegawai

Bupati Gunungkidul menekankan pentingnya penguatan kinerja pegawai dalam pembinaan Disdukcapil yang berlangsung di Ruang Rapat Gisa Disdukcapil, Jumat (30/10/2026). Forum tersebut diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, serta perwakilan operator pelayanan dari 17 kapanewon dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam pembinaan Disdukcapil itu, Bupati Gunungkidul menjelaskan dua persoalan yang perlu segera ditangani, yakni tingginya beban kerja dan belum meratanya motivasi pegawai. Disdukcapil saat ini didukung 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) serta enam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu untuk melayani kebutuhan administrasi kependudukan 779.035 jiwa.

“Keterbatasan jumlah pegawai tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan. Namun, pimpinan juga harus memastikan pembagian tugas dan beban kerja berjalan secara adil dan proporsional,” ujar Bupati.

Lima arahan untuk pegawai Disdukcapil

Bupati menyampaikan lima arahan strategis yang perlu dijalankan jajaran Disdukcapil. Pertama, ASN dan PPPK diminta memperkuat integritas, disiplin, serta profesionalitas, termasuk menjaga netralitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, manajemen kerja dan distribusi beban tugas harus dibenahi. Kepala Disdukcapil diminta mengevaluasi pembagian pekerjaan di setiap bidang agar beban tidak menumpuk pada pegawai tertentu. Ketiga, motivasi dan semangat pengabdian perlu diperkuat melalui penerapan prinsip Pamong Nglayani lan Ngayomi.

Arahan keempat berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah, cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Perhatian juga diarahkan kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Arahan kelima mencakup pemutakhiran data kependudukan secara cermat serta perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi masyarakat.

Capaian layanan dan tindak lanjut

Bupati turut mengapresiasi sejumlah prestasi Disdukcapil Gunungkidul. Instansi itu meraih predikat Pelayanan Publik Prima dengan nilai A pada 2022. Pada 2024, Disdukcapil memperoleh predikat Zona Hijau dari Ombudsman RI dengan nilai 98,27 serta menjadi unit percontohan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

Pada 2025, Disdukcapil meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Daerah DIY dengan nilai 92,5. Kepala Disdukcapil Kabupaten Gunungkidul, Kisworo, menyampaikan bahwa instansinya juga memperoleh sertifikasi ISO Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Bupati meminta arahan tersebut segera ditindaklanjuti melalui evaluasi pembagian beban kerja, penguatan motivasi pegawai, dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkala. Jajaran Disdukcapil juga diminta menjaga akurasi data, keamanan informasi, serta koordinasi dengan pemerintah kapanewon dan kalurahan.

Baca berita lain di Gunung Kidul