Pelayanan Publik HAM Diperkuat di Raker Pemda 2025

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2025 untuk membahas pelayanan publik HAM di Hotel Swiss-Belinn, Jalan Alianyang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Kamis (13/11/2025). Ia hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Drs. Muthoin, M.Si.

Pelayanan publik HAM untuk kelompok rentan

Kegiatan tersebut dibuka Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai dan dihadiri Wakil Menteri HAM Mugiyanto serta Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. Raker ini diikuti kepala daerah dan perwakilan dari berbagai provinsi, kabupaten, serta kota di Indonesia.

Rapat kerja diawali talkshow interaktif mengenai penerapan perspektif HAM dalam penyusunan produk hukum daerah, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Pada diskusi kelompok wilayah Jawa dan Bali, Wali Kota Salatiga menjadi pimpinan diskusi untuk merumuskan usulan program pemajuan HAM di tingkat daerah. Salah satu program yang diusulkan ialah “Program Sadar Hak Prioritas”, yang menyasar peningkatan akses dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan remaja.

Usulan regulasi dan kerja sama daerah

“Kami mendorong agar perlindungan HAM tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelayanan publik di daerah. Melalui digitalisasi pelayanan publik berbasis HAM, masyarakat khususnya kelompok rentan dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan memperoleh hak-haknya,” ujar Robby.

Ia juga menekankan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan HAM secara partisipatif melalui forum group discussion (FGD) yang melibatkan komunitas dan lembaga pemerhati HAM. Selain itu, diusulkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) HAM di tingkat daerah untuk menangani isu strategis terkait pemenuhan hak masyarakat.

Dalam penguatan sinergi pemerintah daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Robby mendorong nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang konkret. Kerja sama itu terutama diarahkan pada pemberdayaan kelompok rentan di bidang ketenagakerjaan dan pelayanan publik.

Baca berita lain di Salatiga