Fakta Kunci
DPRD Purbalingga menyarankan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pelatihan UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas produksi pelaku usaha lokal. Saran itu disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Purbalingga, Tongat, dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Purbalingga, Selasa (6/9/2022).
Pelatihan UMKM tersebut disampaikan saat rapat membahas persetujuan bersama terhadap Raperda tentang perubahan APBD dan tujuh Raperda lainnya, sekaligus penyampaian lima Raperda. Tongat menyebut peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha lokal diperlukan untuk mendukung kebijakan optimalisasi kebangkitan ekonomi.
Pelatihan UMKM untuk peningkatan keterampilan
“Kami menyarankan dan meminta kepada Pemda untuk melakukan pelatihan UMKM yang lebih intensif. Hal itu dimaksudkan agar kualitas dan keterampilan pelaku UMKM Purbalingga lebih meningkat,” kata Tongat.
Selain pelatihan UMKM, DPRD meminta pemerintah daerah mengoptimalkan ketahanan pangan dengan membangun dan memelihara pusat pengolahan pangan sesuai potensi lokal. Pemanfaatan serta revitalisasi aset-aset daerah juga disampaikan sebagai rekomendasi.
Rincian perubahan pendapatan dan belanja daerah
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD menyampaikan rincian anggaran perubahan yang telah dibahas di tingkat komisi dan Banggar. Pendapatan semula Rp 2.020.295.478.000 bertambah Rp 274.243.000 sehingga menjadi Rp 2.020.569.821.000.
Anggaran belanja semula Rp 2.077.807.907.000 bertambah Rp 155.143.854.000 menjadi Rp 2.232.953.853.000. Sementara itu, PAD semula Rp 285.250.904.000 berkurang Rp 2.855.721.000 menjadi Rp 282.395.183.000.
Rapat juga menyepakati tujuh Raperda, antara lain tentang kepariwisataan, pencegahan bahaya kebakaran, perencanaan pembangunan daerah, kepemudaan, layanan kesehatan kelas III, serta pencabutan sejumlah peraturan daerah. Lima Raperda yang diajukan membahas pendidikan karakter Pancasila, lingkungan hidup, perizinan berusaha, bangunan gedung, dan ketenagalistrikan.
Baca berita lain di Purbalingga