Paramitha Perkuat ETPD Brebes untuk Layanan Digital

Suasana penguatan layanan digital mewarnai High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Brebes 2026 di Aula Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Selasa (27/10/2026). Penguatan ETPD Brebes diarahkan agar perluasan digitalisasi pembayaran daerah memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Paramitha menjelaskan, kemudahan pembayaran pajak dan retribusi perlu berjalan bersama pencatatan penerimaan yang akurat serta pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

“Digitalisasi keuangan daerah harus memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pembayaran pajak dan retribusi perlu semakin mudah, penerimaan daerah semakin transparan, dan pengelolaan keuangan semakin akuntabel. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin kuat,” kata Paramitha dalam sambutannya.

ETPD Brebes Perluas Kanal Pembayaran

Pemerintah Kabupaten Brebes telah menyediakan kode QR pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk mendukung pembayaran melalui QRIS. Fasilitas QRIS juga tersedia di 17 pasar daerah. Pembayaran digital diterapkan untuk retribusi sampah dan objek wisata Randusanga Indah.

Paramitha meminta perluasan layanan tersebut diikuti peningkatan pemanfaatan dan integrasi sistem. Ia menyoroti integrasi host to host di puskesmas yang baru menjangkau dua unit. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan diminta memastikan kanal pembayaran terhubung dengan sistem perbankan serta mendukung pencatatan penerimaan secara akurat dan tepat waktu.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes, Anna Dwi Rahayuning Rizky, S.T., M.T., memaparkan perkembangan ETPD dan peta jalan pengembangannya untuk 2026–2030. Pada sisi penerimaan, BAPENDA memanfaatkan tapping box dan aplikasi e-Pajak Brebes untuk mencatat serta memantau transaksi usaha dalam optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Digitalisasi juga diterapkan pada belanja pemerintah melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI). Proyek percontohan dimulai pada 2025 di empat OPD, yakni BPKAD, Dindikpora, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Hingga April 2026, sebanyak 47 OPD mengajukan permohonan KKI dan 31 OPD telah diaktivasi. Realisasi transaksi KKI selama Mei hingga September 2026 mencapai Rp1.116.507.510.

Peta Jalan ETPD Brebes hingga 2030

Evaluasi ETPD BAPENDA mencatat porsi transaksi nontunai berdasarkan volume meningkat dari 35 persen pada 2023 menjadi estimasi 82 persen pada 2026. Pembayaran PBB-P2 melalui QRIS dan penerapan e-retribusi menjadi kontributor utama. Pemerintah daerah tetap perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami kanal pembayaran yang tersedia.

Peta jalan ETPD 2026–2030 mencakup perluasan integrasi host to host pajak daerah, optimalisasi KKI, serta pengembangan e-retribusi di sektor wisata, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Balai Benih Ikan (BBI) pada 2027. Pada 2028, perluasan objek e-retribusi direncanakan mencakup penerapan penuh di TPI Pulolampes. Konsolidasi seluruh kanal pembayaran digital menjadi fokus pada 2029.

Paramitha juga meminta kepala OPD menyusun langkah konkret dengan target terukur dan melakukan evaluasi berkala. Penguatan regulasi, edukasi masyarakat, serta optimalisasi KKI menjadi bagian dari agenda untuk memastikan digitalisasi pembayaran berjalan efektif dan tertib.

Baca berita lain di Brebes