TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
PURBALINGGA

MCP Purbalingga 2022 Ditargetkan 94%

MCP Purbalingga
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Kamis (7/7/2022)
Lokasi
Ruang Rapat Ardi Lawet Setda Purbalingga
Pelaku
Capaian
MCP 2021 mencapai 84%
Target
MCP 2022 ditargetkan 94%

MCP Purbalingga ditargetkan mencapai 94% pada 2022 setelah capaian tahun sebelumnya berada di angka 84%. Target itu disampaikan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam koordinasi program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamis (7/7/2022).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Ardi Lawet Setda Purbalingga. Tim Satgas Pencegahan Direktorat Korsup KPK wilayah III RI, Azril Zah dan Untung Wicaksono, diterima Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Peningkatan MCP Purbalingga dalam tiga tahun

Bupati menjelaskan, capaian Monitoring Center Prevention (MCP) Kabupaten Purbalingga meningkat dalam tiga tahun terakhir. Mulai 2019, 2020, hingga 2021, angka MCP terus naik dan pada 2021 mencapai 84%.

“Tentu kami bersyukur karena mulai tahun 2019, 2020, dan 2021 capaian angka MCP di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan. Terakhir di tahun 2021 MCP Purbalingga berhasil mencapai angka 84%,” ujar bupati.

Indikator penilaian MCP 2022

Dyah mengatakan target MCP Purbalingga sebesar 94% pada 2022 didukung penataan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta komitmen dan upaya seluruh OPD.

Untung Wicaksono menyampaikan, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan akan turut berperan sebagai verifikator penilaian MCP pada 2022.

Ia menyebut indikator MCP mencakup perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen Aparatur Sipil Negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan, manajemen aset daerah, serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Baca berita lain di Purbalingga