LKPJ Purbalingga: Kemiskinan Turun, Ekonomi Tumbuh 6,36%

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan LKPJ Purbalingga Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Jumat (13/3/2026). Laporan itu memuat sejumlah capaian pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H.R. Bambang Irawan. Wakil Bupati, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga turut hadir dalam rapat tersebut.

LKPJ Purbalingga Catat Penurunan Kemiskinan

Dalam sambutannya, Fahmi menyampaikan bahwa capaian penyelenggaraan pemerintahan pada 2025 menunjukkan perkembangan cukup baik di berbagai sektor pembangunan. Salah satu indikatornya terlihat dari angka kemiskinan yang turun menjadi 12,55 persen, dibandingkan 14,18 persen pada 2024.

Penurunan persentase tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga. “Jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tercatat sebanyak 121.800 jiwa. Jika dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 136.720 jiwa, maka jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 14.920 jiwa,” ujar Fahmi.

Pertumbuhan Ekonomi dan Tiga Raperda

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga juga meningkat. Berdasarkan perhitungan kumulatif hingga triwulan III 2025, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,36 persen. Angka tersebut naik dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,55 persen.

Di sektor pembangunan manusia, IPM Kabupaten Purbalingga pada 2025 mencapai 71,71. Nilai itu meningkat dibandingkan IPM 2024 yang berada di angka 70,97.

Selain menyampaikan LKPJ, Fahmi menyerahkan tiga rancangan peraturan daerah kepada DPRD Kabupaten Purbalingga untuk dibahas lebih lanjut. Ketiganya mengatur Perusahaan Umum Daerah Puspahastama, perlindungan anak, serta pengelolaan barang milik daerah.

“Kami berharap ketiga Raperda yang telah diserahkan hari ini dapat diterima, dibahas, dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Fahmi.

Baca berita lain di Purbalingga