Layanan HIV/AIDS Yogyakarta Diperkuat Lintas Sektor

Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat layanan HIV/AIDS melalui kerja sama lintas sektor bersama UPKM Bethesda YAKKUM dan sejumlah pemangku kepentingan. Komitmen itu diteken dalam Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Selasa (2/12). Penguatan layanan HIV/AIDS tersebut diarahkan agar penanganan berlangsung secara terpadu.

Penandatanganan dilakukan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Direktur UPKM Bethesda YAKKUM Wahyu Priosaptono, serta perwakilan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Yayasan Kebaya, dan PKBI Kota Yogya. Komitmen tersebut diarahkan untuk mewujudkan layanan HIV dan AIDS yang inklusif.

Layanan HIV/AIDS Terhubung dengan Penanganan TB

Hasto mengatakan target Akhiri AIDS 2030 harus diwujudkan melalui sinergi lintas sektor, bukan berhenti sebagai slogan. Ia menilai isu HIV/AIDS perlu ditangani serius karena berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang menjadi sumber daya utama Kota Yogyakarta.

Menurut Hasto, penanganan HIV/AIDS juga perlu dihubungkan dengan layanan Tuberkulosis (TB), termasuk TB Multi-Drug Resistant (MDR). “Saya berharap ini jos, jangan hanya omong saja. Karena HIV/AIDS di Jogja potensi tumpang tindihnya dengan TB cukup besar, dan keduanya harus ditangani bersama secara serius,” ujarnya.

Catatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sejak 2004 hingga TW III 2025 mencatat 1.777 kasus HIV positif dan 340 kasus AIDS yang mendapat layanan di fasilitas kesehatan di Kota Yogya. Sekitar dua pertiga penderita yang berobat di kota tersebut bukan warga Kota Yogyakarta secara administratif.

Deteksi Dini dan Pendampingan Pengobatan

Hasto menyebut kondisi itu membuat layanan di Kota Yogyakarta turut memberi manfaat bagi kabupaten sekitar. Ia mengatakan pendataan dilakukan berdasarkan fakta di lapangan dan penanganan di kota memiliki posisi strategis.

Pemkot juga memperkuat active case finding untuk menemukan kasus lebih dini serta pengawalan pengobatan ARV agar pasien patuh menjalani terapi. Edukasi publik untuk mengurangi stigma terhadap ODHIV maupun ODHA turut menjadi prioritas. Data HIV/AIDS, kata Hasto, perlu disampaikan secara agregat tanpa membuka nama dan alamat pasien.

Untuk mendukung edukasi, pencegahan, dan penanganan kasus, Pemkot Yogyakarta mengerahkan 169 tenaga kesehatan melalui program satu kampung satu bidan serta 495 Tim Pendamping Keluarga. Hasto menegaskan penderita membutuhkan pendampingan, bukan pengucilan sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan layanan HIV/AIDS di tingkat masyarakat.

Wahyu Priosaptono mengatakan sinergi dengan Pemkot Yogyakarta menjadi energi penting untuk mempercepat penanggulangan HIV/AIDS. Ia menilai kerja sama membantu menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan program dan berharap kolaborasi tersebut dapat menekan diskriminasi.

Baca berita lain di Yogyakarta