Kolaborasi FISIP UNDIP Diperkuat lewat PKS

Suasana pertemuan di FISIP Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, pada 3 Oktober, diwarnai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Kolaborasi FISIP UNDIP ini mencakup pengelolaan data dan informasi publik, komunikasi dan kehumasan, serta persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Ayodhia G. L. Kalake dan Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Agnes Wirdayanti. Rombongan kementerian disambut Dekan FISIP Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., bersama jajaran pimpinan fakultas, departemen, dan program studi.

Kolaborasi FISIP UNDIP Memiliki Tiga Fokus

Ayodhia menyampaikan, kerja sama tersebut memiliki tiga fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan penyusunan kebijakan, penguatan komunikasi publik dan kehumasan, serta penguatan pengelolaan data. Ia berharap PKS tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan menjadi awal kolaborasi yang semakin erat, konstruktif, dan berkelanjutan.

“Saya berharap PKS ini menjadi awal yang baik bagi kita semua, kolaborasinya akan semakin akrab, konstruktif, dan berkelanjutan,” kata Ayodhia.

Peluang Praktisi Mengajar dan Penguatan Kompetensi

Dekan FISIP memperkenalkan berbagai program studi yang berpotensi dikolaborasikan dengan kebutuhan kementerian. Menurut Teguh, PKS tersebut membuka peluang pengembangan kapasitas akademik dan profesional melalui praktisi mengajar, pertukaran program seperti public communication dan managing public communication, serta kegiatan yang meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa.

“Dengan penandatanganan PKS ini maka banyak hal yang bisa dilakukan, seperti praktisi mengajar, pertukaran program seperti public communication, managing public communication, program-program yang meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa, termasuk menulis bersama praktisi,” ungkap Teguh.

Ruang lingkup PKS juga meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan itu membuka keterlibatan praktisi dalam kegiatan akademik, penguatan komunikasi publik, pengelolaan pengetahuan, serta kolaborasi penulisan.

Setelah prosesi penandatanganan, FISIP dan kementerian melanjutkan kegiatan dengan diskusi mengenai peluang serta langkah tindak lanjut implementasi PKS. Pembahasan tersebut diarahkan pada penyusunan program kolaboratif yang relevan bagi kedua institusi.

Baca berita lain di Pendidikan