Fakta Kunci
Dua belas anggota Komite Eksekutif Pusat Negara Bagian Shan Myanmar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul, Senin (04/06) lalu. Mereka diterima Sekretaris DPRD Gunungkidul dan pejabat Dinas Pertanian dan Pangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD untuk bertukar informasi mengenai kebijakan ketahanan pangan.
Delegasi Myanmar Pelajari Kebijakan Ketahanan Pangan
Rombongan tersebut merupakan politisi anggota Komite Eksekutif Pusat Negara Bagian Shan. Kunjungan berlangsung dalam program Dialog Multipartai yang difasilitasi Myanmar School of Politics. Melalui program itu, para peserta lintas partai bekerja sama merumuskan aturan perundang-undangan bagi Negara Bagian Shan, wilayah yang disebut sebagai pusat pertanian di Myanmar.
Dalam pertemuan, delegasi berdiskusi dengan Sekretaris DPRD Gunungkidul Drs. Agus Hartadi, M.Si., serta pejabat Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Ir. Astuti Adiati, M.Si. dan Fajar Ridwan, S.P., M.Si. Tanya jawab membahas kebijakan yang dibuat dan dijalankan di Gunungkidul untuk meningkatkan keamanan pangan.
Perbedaan Regulasi dan Kultur Jadi Bahan Diskusi
Delegasi menyampaikan adanya perbedaan kultur budaya dan regulasi pemerintahan antara Myanmar dan Indonesia. Di Myanmar, penerapan regulasi keamanan pangan belum berjalan baik karena petani dan masyarakat lokal tidak memahami regulasi akibat keterbatasan penguasaan bahasa nasional.
Setelah diskusi, rombongan melihat peluang penerapan kebijakan keamanan pangan di daerah mereka. Penerapan e-governance untuk meminimalkan perilaku koruptif, koordinasi internal yang solid, serta pelibatan masyarakat secara langsung di Gunungkidul menjadi masukan bagi delegasi dari Myanmar.
Baca berita lain di Gunung Kidul