Kepatuhan Pelayanan Publik Jepara Masuk Zona Kuning

Kepatuhan pelayanan publik Kabupaten Jepara berada di zona kuning dengan nilai 74,84 dalam penilaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil survei terhadap 14 kabupaten dan kota sepanjang 2019 itu dipaparkan secara virtual pada Kamis (15/10/2020).

Peta kepatuhan pelayanan publik di Jawa Tengah

Kepala ORI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, belum ada daerah yang masuk zona hijau atau kategori patuh terhadap standar pelayanan publik. Dari 14 kabupaten dan kota yang disurvei, 12 daerah berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang, sedangkan dua lainnya masuk zona merah atau kategori tidak patuh.

Selain Jepara, daerah yang berada di zona kuning ialah Kabupaten Pekalongan, Cilacap, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Pati, Rembang, Sukoharjo, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo tercatat berada di zona merah.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi ORI Perwakilan Jawa Tengah Belinda Wasistiyana Dewanty menjelaskan, penilaian mengacu pada Peraturan ORI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Standar Pelayanan Publik. Prosesnya meliputi penetapan lokus penelitian, penyusunan rencana penilaian, serta penentuan objek yang diteliti.

Bidang dengan nilai rendah dan tinggi

Belinda mengatakan, penilaian dilakukan langsung di lokasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah kabupaten dan kota. “Tahapan pelaksanaannya, ketika penilaian itu diambil kami tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada bapak ibu yang ada di pemerintahan kabupaten dan kota, jadi kita lakukan secara ‘on the spot’,” katanya.

Produk pelayanan yang memperoleh nilai rendah meliputi bidang ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, serta permukiman dan tata ruang. Adapun nilai tinggi diperoleh bidang administrasi kependudukan, perizinan kesehatan, dan pengujian kelayakan kendaraan.

Siti Farida dan Belinda meminta hasil survei dijadikan landasan kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah daerah telah membuka lebih banyak kanal pengaduan. Laporan masyarakat yang tidak direspons dalam 24 jam akan dicatat. Jika terjadi sampai tiga kali, jabatan terkait dapat dicopot. Ganjar juga meminta ORI lebih progresif dalam pendampingan, evaluasi, atau kerja sama.

Baca berita lain di Jepara