Kelompok Tani Jepara Diingatkan Kelola Alsintan Bersama

Kelompok Tani penerima alat dan mesin pertanian di Jepara diingatkan mengelola bantuan secara terbuka untuk kepentingan bersama. Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara pada Jumat (9/10/2026). Bantuan yang dibiayai negara itu diarahkan untuk membantu peningkatan produktivitas pertanian anggota.

Penjelasan mengenai pengelolaan bantuan disampaikan Kepala Kejari Jepara melalui Hengky Firmansyah. Ia menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sekaligus Jaksa Pengacara Negara (JPN). Hengky menerangkan bahwa alat dan mesin pertanian merupakan aset untuk kepentingan seluruh anggota, bukan fasilitas yang boleh dikuasai pengurus atau oknum tertentu.

“Bantuan alsintan merupakan barang milik atau dibiayai negara yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas seluruh anggota kelompok tani. Sehingga, penggunaannya wajib adil dan tidak boleh dikuasai secara sepihak oleh oknum atau pengurus tertentu,” tegas Hengky.

Kelompok Tani perlu mengatur akses bantuan

Pengelolaan bantuan perlu menempatkan kebutuhan anggota sebagai dasar penggunaan. Kelompok Tani diharapkan mengatur pemakaian alat berdasarkan mekanisme yang disepakati, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada pihak yang mengurus administrasi. Pengaturan tersebut juga penting agar bantuan dapat mendukung kegiatan pertanian anggota secara lebih tertib.

Hengky mengingatkan penerima agar tidak menggunakan alsintan untuk keuntungan pribadi. Bantuan hibah tetap memiliki aturan pemanfaatan. Penerima tidak serta-merta bebas menjual, menggadaikan, menyewakan secara pribadi, atau mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada pihak lain.

“Barang bantuan hibah ini tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, disewakan secara pribadi untuk keuntungan individual, maupun dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain,” ujar Hengky. Larangan itu berlaku dalam pengelolaan bantuan yang diterima kelompok tani melalui program pemerintah.

Transparansi menjaga manfaat alsintan

Transparansi dipandang penting untuk mencegah penyalahgunaan dan konflik. Pengurus kelompok tani diminta mengelola bantuan secara bertanggung jawab, dengan memastikan anggota memahami tata cara pemakaian. Dengan pengaturan yang terbuka, alsintan dapat digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan bantuan.

Penggunaan secara bersama juga berkaitan dengan sasaran program, yakni peningkatan produktivitas pertanian. Bantuan tersebut tidak ditujukan sebagai sarana keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu. Karena itu, setiap keputusan pemanfaatan perlu tetap berada dalam koridor kepentingan anggota dan ketentuan yang berlaku.

JPN hadir dalam kegiatan penyerahan sebagai bagian dari pengawalan hukum terhadap program pemerintah. Pendampingan itu mencakup proses penyaluran hingga pemanfaatan alat pertanian. Tujuannya memastikan pelaksanaan berlangsung sesuai regulasi, transparan, serta tidak membuka ruang bagi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

“Kehadiran JPN bertujuan memberikan pengawalan hukum agar proses penyaluran hingga pemanfaatan alsintan berjalan sesuai regulasi, transparan, serta terhindar dari potensi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang,” jelas Hengky. Kelompok Tani penerima tetap memikul tanggung jawab dalam menjaga penggunaan bantuan.

Baca berita lain di Jepara