Fakta Kunci
Kekeringan Jepara ditargetkan tidak lagi terjadi di wilayah mana pun pada 2027. Pemerintah Kabupaten Jepara mulai memperkuat infrastruktur air bersih dengan membangun sumur dan jaringan perpipaan di daerah yang rawan kekurangan air. Target tersebut disiapkan sebagai arah penanganan jangka panjang, sehingga bantuan air bersih saat musim kemarau tidak lagi menjadi satu-satunya langkah yang ditempuh pemerintah daerah.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, menjelaskan perubahan pendekatan tersebut. Menurut dia, penanganan kekeringan kini diarahkan pada penyelesaian persoalan ketersediaan air secara permanen. Pemerintah daerah mulai menempatkan pembangunan sumber air dan saluran distribusi sebagai bagian penting dari upaya mengurangi wilayah yang mengalami kekurangan air.
“Kita harapkan di 2027 nanti sudah tidak ada lagi lokasi-lokasi kekeringan, termasuk di Karimunjawa,” kata Arwin, Senin (16/11/2026).
Target Kekeringan Jepara dan pembangunan sumber air
Target Kekeringan Jepara pada 2027 didukung pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah prioritas. Infrastruktur yang disiapkan berupa sumur dan jaringan air bersih. Pembangunan itu ditujukan untuk menyediakan sumber air yang lebih dekat dan saluran perpipaan yang dapat digunakan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menilai pendekatan tersebut diperlukan agar persoalan air tidak hanya ditangani ketika kemarau sudah berlangsung.
Untuk menjalankan program itu, Pemkab Jepara mengalokasikan sekitar Rp1 miliar melalui APBD 2026. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sumur dan jaringan air bersih pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan kekeringan. Anggaran itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengubah pola penanganan, dari pengiriman bantuan sementara menuju penyediaan sarana air yang dapat digunakan dalam jangka lebih panjang.
Dukungan pembiayaan juga datang dari sektor usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Bank Jateng memberikan bantuan sebesar Rp300 juta untuk pembangunan jaringan air bersih. Selain Bank Jateng, dukungan untuk penanganan kekeringan juga berasal dari BKK Jepara dan PT Telkom Indonesia.
Lima desa menerima dukungan jaringan perpipaan
Untuk bantuan CSR Bank Jateng tahun ini, jaringan air bersih diarahkan ke lima desa. Kelima desa tersebut adalah Clering, Cepogo, Banjaran, Kepuk, dan Tunahan. Infrastruktur yang dibangun diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 1.760 kepala keluarga atau KK. Penentuan wilayah itu berkaitan dengan kebutuhan penanganan di daerah yang menjadi sasaran pembangunan jaringan air bersih.
Pembangunan sumur dan jaringan perpipaan diharapkan mengurangi ketergantungan warga terhadap distribusi air bersih setiap musim kemarau. Arwin menjelaskan, keberadaan sumber air dan saluran yang terhubung dapat membuat akses masyarakat menjadi lebih mudah. Ketersediaan sarana tersebut juga menjadi dasar bagi penanganan kekeringan yang tidak berhenti pada bantuan ketika kebutuhan air sedang meningkat.
Menurut Arwin, target Kekeringan Jepara tidak dapat dicapai hanya dengan pekerjaan pemerintah daerah. Keterlibatan dunia usaha diperlukan karena dukungan CSR dapat membantu memperluas jangkauan pembangunan. Pemerintah dan perusahaan diharapkan mengambil bagian sesuai dukungan yang tersedia, terutama untuk membangun infrastruktur air bersih di wilayah yang masih membutuhkan sarana tersebut.
Arwin menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha penting agar penanganan kekeringan dapat menjangkau lebih banyak lokasi. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran melalui APBD 2026, sementara dukungan perusahaan menambah sumber pembiayaan untuk pembangunan jaringan. Dalam program yang berjalan tahun ini, bantuan Bank Jateng diarahkan ke lima desa dengan perkiraan manfaat bagi sekitar 1.760 KK.
“Jadi, mari berkolaborasi bersama antara pemerintah dan dunia usaha agar masalah kekeringan ini dapat teratasi secara paripurna,” pungkas Arwin.
Baca berita lain di Jepara