Kejari Jepara Musnahkan 1,2 Kg Sabu

Pelaksanaan putusan perkara berkekuatan hukum tetap dilakukan Kejari Jepara dengan memusnahkan barang bukti di halaman kantor kejaksaan, Senin (19/10/2026). Barang bukti tersebut berupa sabu-sabu sekitar 1,2 kilogram dan 4.763 butir obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. Kegiatan itu sekaligus berlangsung ketika jumlah perkara narkotika yang diterima kejaksaan di wilayah Jepara menunjukkan peningkatan.

Kepala Kejari Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara menerangkan bahwa data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) mencatat 30 perkara narkotika sepanjang 2026 hingga Oktober. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan perkara yang tercatat pada 2025, yakni sekitar 15 sampai 20 perkara dalam satu tahun. Menurut Agung, perkembangan itu menjadi perhatian dalam penanganan perkara narkotika di Jepara.

“Dari SPDP yang kami terima, ada peningkatan untuk perkara narkotika. Dari tahun ke tahun ini ada peningkatan. Sebelumnya di tahun 2025, perkara narkotika dalam satu tahun itu 15 sampai 20 perkara. Sekarang 2026 sampai dengan Oktober ini sudah menjadi 30 perkara,” kata Agung.

Pola Penempelan Barang Melibatkan Anak

Agung menjelaskan, aparat penegak hukum juga menemukan persoalan lain dalam sejumlah perkara yang ditangani. Pelaku diduga memanfaatkan anak di bawah umur untuk membantu proses distribusi narkotika. Anak-anak tersebut disebut diminta meletakkan barang pesanan pada lokasi tertentu yang sebelumnya telah disepakati dengan pembeli.

Dalam pola itu, barang tidak diberikan secara langsung kepada pembeli. Barang diletakkan di tempat yang telah ditentukan, lalu pembeli mengambilnya. Cara tersebut membuat anak menjalankan bagian tertentu dari transaksi, sementara pelaku tidak harus berhadapan langsung dengan pembeli. Penggunaan anak dalam modus penempelan barang menjadi salah satu tantangan dalam upaya memutus peredaran narkotika di wilayah Jepara.

“Pelakunya ini mempergunakan anak-anak di bawah umur untuk melakukan penempelan barang bukti di tempat-tempat tertentu yang sudah dipesan oleh pembeli,” ungkap Agung.

Menurut Agung, peningkatan jumlah perkara dan pola yang melibatkan anak membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Penanganan perkara dilakukan berdasarkan proses hukum yang berjalan, sedangkan barang bukti dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimusnahkan sesuai pelaksanaan putusan.

Sabu dan Obat Tanpa Izin Edar Dimusnahkan

Pemusnahan barang bukti mencakup narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 1,2 kilogram. Kejari Jepara juga memusnahkan 4.763 butir obat-obatan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi ketentuan peredaran. Seluruh barang tersebut merupakan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu obat yang disebut dalam kegiatan tersebut adalah tramadol. Agung menyampaikan bahwa obat itu telah ditarik oleh BPOM atau dinyatakan tidak layak edar, tetapi masih ditemukan dalam peredaran di Jepara. Karena itu, obat tersebut termasuk barang bukti yang dimusnahkan setelah perkara terkait memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Dari narkobanya sabu-sabu. Jadi, obat-obatan yang kami musnahkan hari ini adalah obat-obatan yang tidak ada izin edarnya. Semacam tramadol yang sudah ditarik oleh BPOM atau dinyatakan tidak layak edar, tetapi masih diedarkan di Jepara,” jelasnya.

Peredaran obat tanpa izin, lanjut Agung, berkaitan dengan pelanggaran hukum dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat apabila digunakan tanpa pengawasan yang semestinya. Pemusnahan barang bukti menjadi bagian dari eksekusi putusan perkara sekaligus penanganan terhadap barang yang tidak boleh beredar.

Pencegahan Dilakukan di Sekolah dan Desa

Upaya menekan peredaran narkotika juga dilakukan melalui koordinasi Kejari Jepara dengan pemerintah daerah dan Forkopimda. Selain penindakan, bidang intelijen kejaksaan memberikan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat desa mengenai bahaya narkotika. Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan pendidikan dan tempat tinggal.

Agung mengatakan pencegahan telah disampaikan dalam berbagai forum desa. Pemerintah daerah dan unsur terkait mengingatkan masyarakat mengenai risiko narkotika serta pentingnya keterlibatan lingkungan sekitar. Penyampaian pesan tersebut menjadi bagian dari upaya agar anak-anak dan kalangan muda tidak terseret dalam peredaran barang terlarang.

“Kami dengan pemerintah daerah, Pak Bupati, juga dengan jajaran Forkopimda sudah mewanti-wanti untuk menekan peredaran narkotika di Jepara. Kami dengan bidang intel sudah masuk ke sekolah-sekolah, kemudian ke desa untuk menyampaikan bahwa bahaya laten narkotika sudah marak di Jepara ini,” paparnya.

Pesan pencegahan juga disampaikan dalam musyawarah di kantor desa. Agung menyebut penanganan narkotika membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat. Menurut dia, langkah penindakan perlu berjalan bersama edukasi agar upaya pencegahan menjangkau lebih banyak lingkungan.

“Pemerintah sebenarnya juga tidak tinggal diam. Setiap musyawarah petinggi di kantor desa sudah disampaikan tentang pencegahan narkotika. Namun, ini adalah wabah. Semakin kita pangkas, semakin banyak perkembangannya,” pungkasnya.

Baca berita lain di Jepara