Kawasan Tanpa Rokok Diperkuat Pemkab Rembang

Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar lokakarya pemangku kepentingan untuk membahas penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Kamis (12/2/2026). Kegiatan tersebut mempertemukan perangkat daerah, pemuda, fasilitas pelayanan kesehatan, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat.

Lokakarya mengusung tema “Sinergi Lintas Sektor dalam Penetapan dan Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok Guna Melindungi Kesehatan Masyarakat”. Pertemuan ini membahas langkah konkret penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sinergi lintas sektor untuk Kawasan Tanpa Rokok

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Darmono, mengatakan penerapan Perda KTR membutuhkan dukungan seluruh pihak dan bukan hanya tanggung jawab satu sektor. Penetapan kawasan tanpa rokok mencakup fasilitas kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta ruang publik lainnya.

Menurut Darmono, kebijakan tersebut bertujuan melindungi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang penyakit tertentu, dari paparan asap rokok. “Perda ini bukan semata-mata melarang, tetapi melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang penyakit tertentu,” ujarnya.

Ia menilai sinergi lintas sektor, khususnya dengan generasi muda, diperlukan dalam sosialisasi dan penegakan aturan. Peserta lokakarya juga membahas strategi sosialisasi Perda KTR, mekanisme pengawasan, serta pendekatan edukatif agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi KTR diperkuat Keputusan Bupati

Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah, Dr. Retno Rusdjijati, M.Kes., menekankan pentingnya kebijakan kawasan tanpa rokok sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, terutama anak-anak dan remaja.

“Jadi memang butuh tahapan dan proses. Setelah ada Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memang perlu adanya peraturan lanjutan untuk kemudian mengatur implementasinya,” kata Retno.

Sementara itu, Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Sarwoko Mugiono, S.K.M., memaparkan dukungan pemerintah daerah terhadap implementasi KTR.

Keseriusan Pemkab Rembang diperkuat melalui Keputusan Bupati Nomor 400.7.1/3717/2025 tentang Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Keputusan tersebut disebut sebagai langkah konkret untuk mewujudkan Rembang tanpa asap rokok.

Baca berita lain di Rembang