Fakta Kunci
JHT perangkat desa di Kabupaten Batang dicairkan untuk tiga peserta yang telah berusia 56 tahun. Penyerahan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batang dalam acara Halal Bi Halal keluarga besar Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Batang di GOR Indoor Abirawa Batang, Selasa (2/5/2023).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batang Taufiq Nurrahman mengatakan, pencairan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang berusia 56 tahun merupakan kewajiban lembaganya. Peserta tetap dapat mengambil tabungan JHT tanpa menonaktifkan kepesertaan.
Besaran JHT perangkat desa yang diserahkan
Tiga perangkat desa yang menerima manfaat tersebut merupakan anggota PPDI Kabupaten Batang. Kastawi, perangkat Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, menerima JHT sebesar Rp10.635.470,00.
Sukartono, perangkat Desa Sengon, Kecamatan Subah, menerima JHT sebesar Rp10.806.980,00. Sementara itu, Setyo Wicaksono, perangkat Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, menerima manfaat sebesar Rp10.532.699,00.
Taufiq menjelaskan, peserta masih dapat bekerja dan rutin membayarkan iuran setelah menerima pencairan JHT. Tabungan itu dapat diambil kembali setelah peserta keluar dari pekerjaannya.
Klaim JKM, JHT, dan JP untuk ahli waris
Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat program Jaminan Kematian (JKM), JHT, dan Jaminan Pensiun (JP) kepada ahli waris dua perangkat desa di Batang.
Ahli waris Khuzaeni, perangkat Desa Lebo, Kecamatan Warungasem, menerima manfaat program JKM dan JHT sebesar Rp44.353.370,00. Adapun ahli waris Sutrisno, perangkat Desa Sariglagah, Kecamatan Warungasem, menerima manfaat JKM, JHT, dan JP sebesar Rp50.428.428,00.
Menurut Taufiq, seluruh pengurus dan anggota PPDI Kabupaten Batang yang berjumlah 2.300 orang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh kepala desa yang tergabung dalam Sangpamomong Kabupaten Batang juga disebut telah mengikuti kepesertaan tersebut.
BPJS Ketenagakerjaan mendorong kepala desa dan perangkat desa mengedukasi warga mengenai kepesertaan. Program itu disebut berlaku bagi pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah, termasuk petani.
Baca berita lain di Batang