Fakta Kunci
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan program Jateng Zero Anarko pada Senin (5/5/2025). Program tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas daerah setelah aksi anarkis saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan investor terhadap Jawa Tengah.
Jateng Zero Anarko untuk menjaga stabilitas
Luthfi mengatakan Jawa Tengah harus bebas dari anarkisme demi keberlangsungan investasi. Karena itu, pemerintah provinsi mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi dan mencegah potensi tindakan anarkis.
“Jawa Tengah harus bebas dari anarkisme ya, demi keberlangsungan investasi kita. Jadi kami canangkan program Jateng Zero Anarko,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Menurut Luthfi, kondisi keamanan yang kondusif diperlukan agar program pembangunan daerah dapat berjalan.
Investasi menopang pembangunan Jawa Tengah
Luthfi menyebut 85 persen pembangunan di Jawa Tengah bersumber dari investasi. Sementara itu, 15 persen lainnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah berupaya menjaga kenyamanan investor agar arus investasi tetap berjalan.
“85 persen pembangunan daerah (berasal) dari investasi. Kita jaga betul iklim investasi kita agar investor nyaman,” ucapnya.
Sejumlah langkah pemerintah untuk menarik investor juga dipaparkan, termasuk pengembalian status Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang sebagai bandara internasional. Luthfi menyebut peningkatan status bandara itu menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi.
Selain bandara, pemerintah mendorong peningkatan Kawasan Industri Kendal (KIK) dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Status tersebut dinilai dapat memperluas arus investasi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
“Status KEK akan membuat investasi semakin deras masuk ke KIT Batang sehingga lapangan kerja akan semakin banyak,” jelas Luthfi. Ia kembali menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat harus kondusif agar program pembangunan serta investasi Jawa Tengah dapat berjalan.
Baca berita lain di Rembang