Jaga Desa Jadi Ruang Konsultasi Hukum di Gidangelo

“Kehadiran kami di sini untuk menegaskan bahwa jaksa adalah sahabat desa, bukan untuk menakuti,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara saat sosialisasi Jaga Desa dan Paralegal di Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan, Selasa (6/10/2026). Kegiatan itu berlangsung di Balai Desa Gidangelo sejak pukul 08.30 hingga 10.00 WIB.

Sosialisasi tersebut diikuti Petinggi Desa Gidangelo Nur Kholiq dan perangkat desa. Hadir pula Kasi Intelijen Kejari Jepara Juniardi Windraswara serta Camat Welahan Suhadi. Pertemuan dalam program Jaga Desa itu membahas penyuluhan hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat, terutama terkait tata kelola pemerintahan serta penggunaan anggaran desa.

Jaga Desa sebagai ruang pendampingan

Agung menjelaskan, Jaga Desa dirancang sebagai hubungan kemitraan antara Kejaksaan dan pemerintah desa. Kehadiran jaksa, kata dia, tidak dimaksudkan untuk membuat perangkat desa takut menjalankan tugas. Pendampingan diberikan agar pemerintah desa memahami aturan dan dapat mengambil keputusan yang tepat ketika menyusun maupun melaksanakan program pembangunan.

Melalui Jaga Desa, Agung membuka ruang konsultasi bagi kepala desa dan perangkat desa yang membutuhkan penerangan maupun pendampingan hukum. Konsultasi itu berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan berbagai tahapan pekerjaan pemerintahan. Ia menilai pendampingan sejak awal dapat membantu desa menghindari kekeliruan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Menurut Agung, Dana Desa merupakan uang negara yang penggunaannya harus memenuhi asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Pemerintah desa diminta membuka informasi APBDes kepada masyarakat serta memastikan setiap pengeluaran didukung bukti pertanggungjawaban yang sah.

Keterbukaan anggaran, lanjut Agung, tidak berhenti pada penyampaian rencana. Warga juga perlu dilibatkan dalam proses yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa harus dapat menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban anggaran secara tertib sesuai aturan.

Dalam pendampingan Jaga Desa, Agung juga mengingatkan pemerintah desa agar berhati-hati dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Perangkat desa perlu memahami batas kewenangan dan kewajibannya saat menjalankan kegiatan yang dibiayai anggaran desa. Langkah tersebut diperlukan agar setiap program pembangunan dapat dilaksanakan dengan dasar aturan yang jelas.

Risiko hukum dalam pengelolaan anggaran

Dalam sosialisasi Jaga Desa, Agung menyebut mark-up anggaran, laporan pertanggungjawaban fiktif, serta pekerjaan yang tidak sesuai RAB dapat menjadi persoalan hukum apabila menimbulkan kerugian keuangan negara. Peringatan itu disampaikan agar perangkat desa lebih cermat sejak penyusunan kegiatan hingga penyampaian laporan.

“Penyalahgunaan Dana Desa seperti mark-up, laporan fiktif, dan proyek tidak sesuai RAB adalah tindak pidana korupsi,” tegas Agung. Ia meminta seluruh pihak memperhatikan penggunaan anggaran dan tidak mengabaikan dokumen yang menjadi dasar pertanggungjawaban setiap kegiatan.

Selain Jaga Desa, peserta menerima penjelasan tentang Paralegal Desa. Peran itu diharapkan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Paralegal dapat menjadi penghubung yang membantu warga memahami persoalan hukum yang mereka hadapi serta mengetahui langkah yang sesuai dengan ketentuan.

Agung meminta masyarakat dan pemerintah desa tidak ragu berkonsultasi apabila menemukan persoalan hukum. Menurut dia, ruang konsultasi dalam Jaga Desa diperlukan agar perangkat desa dapat mengambil langkah yang tepat dan tidak keliru dalam menjalankan program pemerintahan maupun pembangunan.

“Jangan takut jaksa, takutlah korupsi. Mari wujudkan Desa Gidangelo yang bersih dan transparan,” katanya dalam kegiatan tersebut. Pesan itu disampaikan bersamaan dengan penjelasan mengenai pentingnya keterbukaan dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan desa.

Nur Kholiq menyambut baik pelaksanaan Jaga Desa. Ia mengatakan Desa Gidangelo mengelola Dana Desa yang besar sehingga pemerintah desa ingin memastikan penggunaannya benar dan tidak menimbulkan kesalahan hukum. Menurut dia, pendampingan Kejaksaan membuat perangkat desa merasa dibimbing dalam bekerja.

Nur Kholiq berharap Paralegal Desa membantu warga memperoleh tempat untuk bertanya ketika menghadapi masalah hukum. Ia menilai keberadaan paralegal dapat mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di desa melalui penjelasan dan penghubung ketika warga membutuhkan pemahaman mengenai persoalan yang dihadapi.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Kajari Jepara dan jajaran Kejari Jepara di Desa Gidangelo. Sosialisasi Jaga Desa itu diharapkan menjadi bekal perangkat desa untuk menjalankan pemerintahan secara tertib, transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan pendampingan Jaga Desa tersebut, pemerintah desa memperoleh ruang untuk menanyakan persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Penjelasan mengenai APBDes, bukti pertanggungjawaban, tahapan keuangan dan pelibatan warga menjadi bagian penting dalam pembahasan kegiatan di Balai Desa Gidangelo.

Pelaksanaan Jaga Desa dan Paralegal juga mempertemukan unsur Kejaksaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat. Pertemuan itu membahas kebutuhan pemerintah desa dalam memahami ketentuan hukum sekaligus mendorong penggunaan Dana Desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif.