Jaga Desa Jadi Garda Pencegahan Penyimpangan Dana Desa

Jaga Desa diperkenalkan Kejaksaan Negeri Jepara dalam sosialisasi penyuluhan paralegal dan pengelolaan keuangan desa di Balai Desa Gidangelo, Kecamatan Welahan, Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan itu menekankan pentingnya tata kelola Dana Desa yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan sampai pengawasan.

Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara menjelaskan bahwa kehadiran jaksa di lingkungan pemerintahan desa ditujukan untuk membantu pelaksanaan program agar tetap sesuai ketentuan hukum. Ia menempatkan Jaga Desa sebagai bagian dari upaya pencegahan, bukan pendekatan yang membuat kepala desa dan perangkatnya merasa terancam.

“Jaksa adalah sahabat desa, bukan untuk menakuti,” ujar Agung.

Jaga Desa untuk mencegah kesalahan anggaran

Menurut Agung, Dana Desa merupakan uang negara sehingga setiap pemakaiannya harus disertai keterbukaan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa perlu membuka informasi APBDes kepada warga, termasuk rencana kegiatan, pelaksana, serta realisasi anggaran. Dokumen pendukung juga harus tersedia agar penggunaan dana dapat diperiksa secara administratif dan hukum.

Agung mengingatkan sejumlah bentuk penyimpangan dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila memenuhi unsur korupsi. Contohnya antara lain penggelembungan nilai anggaran, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan, serta pekerjaan yang pelaksanaannya berbeda dari RAB. Karena itu, Jaga Desa diarahkan untuk mencegah kekeliruan sebelum keputusan program dan anggaran dijalankan.

Pengelolaan keuangan desa, lanjut Agung, harus melewati urutan kerja yang jelas. Tahapannya mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh proses harus mengikuti jadwal dan aturan yang berlaku. Pembuatan dokumen secara fiktif tidak dibenarkan karena dapat mengaburkan kondisi kegiatan serta menyulitkan pemeriksaan.

Tiga asas dalam pengelolaan Dana Desa

Agung memaparkan tiga asas yang perlu diterapkan pemerintah desa. Asas transparansi memberi hak kepada masyarakat untuk mengetahui struktur APBDes, pihak yang menjalankan kegiatan, TPK, laporan realisasi, pekerjaan yang belum selesai, serta sisa anggaran. Dalam kerangka Jaga Desa, keterbukaan itu menjadi dasar bagi warga untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Asas kedua ialah akuntabilitas. Setiap pengeluaran harus dapat dijelaskan melalui dokumen dan bukti yang sah, baik dari sisi hukum maupun administrasi. Pertanggungjawaban juga disampaikan melalui musyawarah desa dan laporan tertulis. Asas ketiga, partisipasi, menempatkan masyarakat dalam penyusunan RKPDes, pelaksanaan program, serta pemantauan hasil pekerjaan.

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa. Camat, inspektorat, BPD, masyarakat, dan Kejaksaan turut memiliki peran sesuai kewenangannya. Agung menyebut pengawasan itu diperlukan agar tata kelola keuangan tetap tertib, disiplin, terbuka, dan berjalan berdasarkan peraturan. Jaga Desa kemudian menjadi ruang konsultasi sebelum pemerintah desa mengambil langkah yang berkaitan dengan program dan anggaran.

Melalui program tersebut, pemerintah desa dapat berkonsultasi mengenai aspek hukum sebelum menjalankan kebijakan. Pendampingan dan penerangan hukum diharapkan membantu perangkat desa memahami aturan sekaligus mengurangi risiko kesalahan administrasi. Pendekatan pencegahan itu juga memberi kesempatan untuk memperbaiki proses sejak awal, sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran.

Paralegal Desa membuka akses hukum warga

Selain Jaga Desa, sosialisasi membahas peran Paralegal Desa. Masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman awal mengenai berbagai persoalan hukum melalui paralegal. Masalah yang dapat dijelaskan antara lain sengketa tanah, waris, utang piutang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Paralegal juga dapat membantu mengenali dugaan penyimpangan di desa lalu meneruskannya kepada pihak berwenang sesuai mekanisme.

Petinggi Desa Gidangelo Nur Kholiq menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kajari Jepara dan jajaran secara langsung. Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa membutuhkan pemahaman hukum agar Dana Desa yang dikelola dalam jumlah besar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.

“Desa Gidangelo mengelola Dana Desa yang besar, kami ingin dikelola dengan benar dan tidak salah secara hukum,” ujar Nur Kholiq.

Nur Kholiq menilai Jaga Desa memberi pendampingan bagi pemerintah desa saat menjalankan pembangunan. Ia juga berharap Paralegal Desa dapat meningkatkan kesadaran hukum warga dan menjadi tempat konsultasi ketika masyarakat menghadapi persoalan. Sosialisasi itu dihadiri Kasi Intelijen Kejari Jepara Juniardi Windraswara, Camat Welahan Suhadi, perangkat Desa Gidangelo, serta unsur pemerintahan desa.

Agung menutup penjelasannya dengan pesan agar pemerintah desa tidak takut berkonsultasi kepada jaksa, tetapi menjauhi korupsi. Dalam kegiatan itu, Jaga Desa ditempatkan sebagai langkah pencegahan melalui pendampingan hukum, sedangkan keterlibatan masyarakat tetap diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Baca berita lain di Kata