HKI UMKM Purbalingga Lindungi Merek Produk Lokal

Sebanyak 20 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, mengikuti dialog tentang HKI UMKM pada Kamis (25/5). Kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia itu berlangsung di Wande Lepen Desa Banjaran.

Dialog tersebut menghadirkan Eri Singgih Astuti dari Bagian Hukum Setda Purbalingga dan Rakhma Akhiriani dari Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagai narasumber. Kepala Desa Banjaran dan Dinkopukm Purbalingga turut hadir dalam acara itu.

HKI UMKM untuk Melindungi Merek

Eri menjelaskan pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) untuk merek dagang. Legalitas tersebut diperlukan sebagai perlindungan hukum agar produk UMKM lokal tidak dipalsukan atau digunakan pihak lain.

“Jadi jika sewaktu-waktu usahanya menjadi besar dan ada yang menggunakan brand-nya maka bisa menuntut karena sudah mempunyai legalitas,” ujar Eri.

Fasilitas Legalitas Produk dari Dinkopukm

Rakhma mengatakan, Dinkopukm Purbalingga selama ini memberikan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh legalitas produk. Program yang tersedia antara lain sertifikasi halal dan hak merek.

“Ada beberapa program dari pemda melalui Dinkopukm antara lain sertifikasi halal dan hak merk itu gratis atau tidak berbayar,” kata Rakhma.

Baca berita lain di Purbalingga