TERKINI
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
Beranda Semua Berita Dunia Edukasi Hukum Kriminal Kesehatan Keuangan Nasional Olahraga Pemerintahan Seleb Teknologi
JEPARA

Hariyoko Jelaskan Integrasi Data Tanah Jepara

Data Tanah — Pemkab Jepara dan BPN Integrasikan Data NIB-NOP, Perkuat Layanan Pertanahan
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Senin (16/11/2026)
Lokasi
Ruang Kerja Bupati
Narasumber
Hariyoko
PTSL
7900 sertipikat tanah
Aset
2 bidang tanah di Pantai Kartini Jepara

Data Tanah Jepara menjadi fokus kerja sama Pemerintah Kabupaten Jepara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara melalui penandatanganan MoU integrasi NIB dan NOP di Ruang Kerja Bupati, Senin (16/11/2026). Kepala Kantor Pertanahan Jepara Hariyoko menjelaskan, kesepakatan itu diarahkan untuk menghubungkan data bidang tanah hasil pendaftaran dengan nomor objek pajak yang dikelola pemerintah daerah.

Hariyoko menyebut integrasi tersebut berkaitan dengan peningkatan mutu data pertanahan, termasuk pemetaan bidang tanah KW 456 dan perbaikan posisi bidang tanah KW 123. Ia menerangkan bahwa pembaruan itu diperlukan untuk mendukung pemeliharaan data, terutama ketika terjadi peralihan hak atas tanah.

“Khusus hari kita dengan Pemkab Jepara lebih fokus kepada identifikasi data bidang tanah yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah itu, bisa terintregasi dengan nomor objek pajak yang dikelola Pemkab Jepara,” ujar Hariyoko.

Data Tanah Dikaitkan dengan Objek Pajak

Menurut Hariyoko, kerja sama itu juga membuka ruang inventarisasi terhadap objek pajak yang belum terdaftar atau belum bersertipikat. Data tersebut dapat digunakan sebagai sasaran penerbitan sertipikat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, sesuai kewenangan dan proses yang berlaku.

Bagi Pemkab Jepara, manfaat yang diharapkan mencakup penambahan objek pajak serta pemutakhiran pemanfaatannya. Pembaruan juga menyentuh kualitas data subjek dan pemegang hak pada objek pajak. Karena itu, Data Tanah Jepara tidak hanya dipandang sebagai catatan bidang, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan informasi perpajakan daerah.

Kesepakatan tersebut ditujukan untuk memperkuat tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum hak atas tanah. Kedua lembaga juga diharapkan lebih terkoordinasi dalam pendataan, penataan, legalisasi, serta pengamanan aset milik pemerintah daerah berdasarkan tugas masing-masing.

Realisasi PTSL dan Penyerahan Aset

Pada 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara merealisasikan 7900 sertipikat tanah melalui PTSL. Capaian itu menjadi bagian dari konteks pengelolaan Data Tanah Jepara yang terus diperbarui melalui pendaftaran dan pemeliharaan informasi pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara juga menyerahkan dua bidang tanah kepada Pemkab Jepara. Kedua bidang tersebut berada di objek wisata Pantai Kartini Jepara, dengan luas masing-masing 5095 m² dan 14.040 m². Penyerahan itu disebut dalam rangkaian informasi kerja sama antara kedua pihak.

Sekda Jepara Ary Bachtiar menyambut baik kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Ia menilai kesepakatan tersebut dapat membuat proses pengalihan hak atas tanah berlangsung lebih mudah dan cepat. Pernyataan itu melengkapi penjelasan mengenai manfaat praktis integrasi data bagi pemerintah daerah.

Selain mempercepat proses pengalihan hak, kerja sama itu dikaitkan dengan kepastian nilai tanah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Di Jawa Tengah, sampai Oktober 2026, terdapat 183 Kantor Pertanahan yang telah melaksanakan kerja sama perintis. Ary menyebut integrasi NIB dan NOP sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan dan perpajakan daerah.

Rangkaian kerja sama Data Tanah Jepara berlangsung melalui penandatanganan MoU di Ruang Kerja Bupati pada Senin (16/11/2026). Pada kesempatan yang sama, informasi mengenai 7900 sertipikat PTSL dan penyerahan dua bidang tanah di Pantai Kartini Jepara turut disampaikan.

Baca berita lain di Jepara