Forum OPD Purbalingga Selaraskan Program Pembangunan

Forum OPD Purbalingga digelar Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Aula Baperida Kabupaten Purbalingga, Selasa (17/03/2026). Forum tersebut membahas penyelarasan program dan kegiatan antarperangkat daerah serta penghimpunan aspirasi masyarakat untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

Koordinator Forum Perangkat Daerah, Bambang Wijonarko, mengatakan forum itu menjadi ruang bersama untuk memperkuat sinergi pemangku kepentingan. Masukan yang dihimpun akan digunakan untuk menyempurnakan rencana kerja perangkat daerah (Renja) agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Forum OPD Purbalingga Menetapkan Prioritas 2027

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setiadi, yang menjadi moderator, menyebut forum perangkat daerah sebagai salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan. “Dalam forum ini nantinya akan memunculkan prioritas-prioritas yang akan ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2027 mendatang,” ujarnya.

Sejumlah perangkat daerah memaparkan indikator kinerja utama dan capaian instansinya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, menjelaskan program strategis untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan transformasi digital di daerah.

Salah satu program yang dibahas ialah pengembangan Smart Village. Program ini mengintegrasikan seluruh website desa di Kabupaten Purbalingga ke dalam satu ekosistem informasi digital yang dapat diakses masyarakat. Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi informasi dan pelayanan publik berbasis teknologi.

Layanan Adminduk dan Penataan Pedagang Kaki Lima

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bamban Widjonarko, menyampaikan target indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan sebesar 92,50 persen. Untuk mendukung target itu, instansinya menyiapkan inovasi pelayanan pada 2027 melalui program jemput bola dan layanan berbasis daring.

Kepala Bakesbangpol Umar Fauzi memaparkan peran instansinya dalam menjaga stabilitas sosial serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila. Sementara itu, Kepala Satpol PP Purbalingga Raditya Widayaka menyebut penataan pedagang kaki lima sebagai salah satu isu yang menjadi perhatian.

“Banyak yang pro dan kontra terkait masalah pedagang kaki lima. Ke depan diharapkan akan ada solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga tercipta ketertiban sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Raditya. Forum OPD Purbalingga itu turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, Padang Kusumo, serta perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Baca berita lain di Purbalingga