Fasilitas Kesehatan Jepara Diupayakan ke Kemenkes

Fasilitas kesehatan menjadi pembahasan Bupati Jepara H. Witiarso Utomo saat bertemu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kamis (13/3/2025). Pertemuan berlangsung setelah ia memenuhi undangan Menteri Kelautan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, dan Duta Besar Spanyol. Witiarso didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Jepara dan diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Punta Wibawa Dasa Nugraha bersama sejumlah direktur jenderal.

Dalam audiensi tersebut, Witiarso menyampaikan persoalan kesehatan di Kabupaten Jepara. Salah satu pembahasannya adalah pengembangan serta tata kelola manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. A. Kartini. Ia juga membahas sejumlah sarana dan prasarana kesehatan yang perlu dikembangkan.

Studi tiru untuk pengelolaan rumah sakit

Kementerian Kesehatan menyarankan Pemerintah Kabupaten Jepara melakukan studi tiru ke RSUD Margono, RSUD Sidoarjo, dan RS OAE Solo. Menurut Witiarso, kunjungan itu diperlukan untuk mengevaluasi manajemen, sumber daya manusia, dan alat kesehatan agar pengelolaannya lebih efektif.

“Tadi dari Kemenkes menyarankan kita untuk melakukan studi tiru ke RSUD Margono, RSUD Sidoarjo, dan RS OAE Solo. Harapannya kita bisa evaluasi mengenai manajemen, SDM, dan alat kesehatan agar lebih efektif,” ucap Witiarso.

Usulan Rp150 miliar untuk fasilitas kesehatan

Kementerian Kesehatan mendukung dan mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara meningkatkan pembangunan bidang kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai ketentuan. Dalam proposalnya, Witiarso mengusulkan Rp150 miliar untuk pembangunan RSUD R. A. Kartini serta fasilitas kesehatan lain, termasuk Puskesmas Pembantu (Pustu).

Untuk rancangan besar rumah sakit, Pemkab Jepara dapat meminjamnya dari Kementerian Kesehatan. Sementara pembangunan Pustu diusulkan melalui DAK, dengan penyediaan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jepara.

Kemenkes juga menyarankan langkah preventif dan promotif untuk menangani persoalan kesehatan di Jepara. Salah satu usulannya ialah membangun klinik dan apotek di setiap desa. Kemenkes menyambut baik penyelarasan program pusat dan daerah, termasuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Witiarso mengatakan program Cek Kesehatan Gratis telah dilaksanakan sesuai perintah pemerintah pusat. Sarana dan prasarana program tersebut dipenuhi dari pusat, sedangkan pemerintah daerah menjalankan pelaksanaannya.

Baca berita lain di Jepara