Empat Perda Rembang Disahkan DPRD

Empat Perda Rembang disahkan DPRD Kabupaten Rembang dalam rapat paripurna pada Rabu (27/3). Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD itu terdiri atas dua usulan Bupati Rembang dan dua inisiatif DPRD.

Dua raperda usulan bupati mencakup Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun dua raperda inisiatif DPRD mengatur pemberdayaan desa wisata dan pelestarian Batik Tulis Lasem.

Empat Perda Rembang Disertai Catatan Fraksi

Pendapat seluruh fraksi disampaikan secara gabungan oleh Laela Utari Widyaningsih. Ia mengatakan semua fraksi menyetujui pengesahan empat raperda tersebut dengan sejumlah catatan.

Untuk Raperda KTR, fraksi-fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Rembang memperhatikan aspek sosiokultural masyarakat yang banyak merokok. Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan langkah antisipatif agar penerapan aturan itu berjalan efektif.

Fraksi-fraksi turut memberi catatan terhadap perubahan ketiga Perda Nomor 5 Tahun 2016. Perubahan tersebut dinilai perlu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menggabungkan atau menaikkan level perangkat daerah.

“Sehingga perlu adanya evaluasi dari segi fungsi, tugas, efisiensi, efektivitas, dan kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan objektif guna menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis serta responsif terhadap perkembangan pembangunan dan pelayanan publik,” kata Laela.

Raperda Perikanan Masih Dikonsultasikan

Raperda inisiatif DPRD mengenai peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan belum disahkan dalam rapat tersebut. Raperda itu masih perlu dikonsultasikan lebih lanjut dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf mengatakan persetujuan raperda perikanan belum dapat dilakukan bersamaan dengan empat raperda lain. “Sehingga raperda tersebut untuk persetujuannya tidak dapat dilaksanakan bersama pada rapat paripurna ini,” ujarnya.

Fraksi-fraksi menilai regulasi desa wisata perlu menjadi pedoman pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah. Aturan itu juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan wisatawan mengenai lingkungan alam serta budaya desa.

Sementara itu, aturan pelestarian Batik Tulis Lasem diarahkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam melindungi serta memberdayakan kebudayaan dan kearifan lokal. Bupati Rembang Harno turut menyetujui pengesahan empat raperda tersebut. “Dengan ini maka saya menyetujui empat raperda ini untuk menjadi perda,” kata Harno.

Baca berita lain di Rembang