DJP Mulai Memungut PPh Pedagang di Marketplace

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai memungut PPh pedagang dalam negeri melalui marketplace pada 1 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diterapkan pada empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk pemerintah. Pemungutan dilakukan melalui penyelenggara marketplace sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Keputusan penunjukan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026. Penyelenggara yang tercantum dalam keputusan itu ialah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia. Keputusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemungutan PPh pedagang melalui marketplace.

PPh Pedagang dan Penyesuaian Waktu Pelaksanaan

Sebelum keputusan terbaru ditetapkan, pemerintah menyediakan masa penyesuaian pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace sampai 31 Oktober 2026. Pertimbangan yang digunakan meliputi kondisi ekonomi masyarakat serta kesiapan penerapan kebijakan. Masa penyesuaian itu diberikan sebelum jadwal pelaksanaan ditetapkan kembali.

Evaluasi terhadap sistem dan administrasi penyelenggara kemudian dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah menetapkan pemungutan dimulai pada 1 Oktober 2026. Perubahan jadwal itu tidak mengubah substansi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Ketentuan mengenai pemungutan tetap mengacu pada aturan tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa aturan ini tidak menciptakan jenis pajak baru bagi pedagang. Kebijakan tersebut mengatur cara memungut kewajiban pajak yang sudah ada. Pemerintah juga menyatakan pelaksanaannya akan diarahkan agar memberi kepastian dan kemudahan bagi pedagang. Dengan demikian, PPh pedagang yang dipungut melalui marketplace merupakan kewajiban pajak yang sudah berlaku.

Tarif dan Pengecualian Omzet

Dalam PMK-37/2025, marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet. Dasar penghitungan itu tidak memasukkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemungutan dilakukan ketika transaksi berlangsung. Ketentuan tarif tersebut berlaku dalam pelaksanaan pemungutan oleh marketplace yang ditunjuk.

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki omzet paling banyak Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan oleh marketplace. Pengecualian tersebut berlaku apabila pedagang sudah menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat pernyataan menjadi bagian dari dokumen yang diperlukan untuk penerapan pengecualian itu.

Pajak yang telah dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan. Selain itu, PPh Pasal 22 tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perhitungan tersebut dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

DJP meminta pedagang melengkapi data perpajakan dan dokumen yang diperlukan. Dokumen disampaikan melalui mekanisme yang tersedia di masing-masing marketplace. DJP juga berkoordinasi dengan penyelenggara PMSE dan melakukan sosialisasi kepada pedagang serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PPh pedagang melalui marketplace.

Baca berita lain di Ekonomi