Delapan Raperda Rembang Dibahas DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang membahas delapan raperda Rembang non-APBD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jumat (23/10). Pembahasan tersebut berkaitan dengan rancangan peraturan daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Delapan rancangan itu dibahas sebagai bagian dari proses penyusunan aturan di tingkat daerah.

Delapan Raperda Rembang yang Dibahas

Delapan rancangan tersebut mencakup Raperda Penyelenggaraan Kearsipan; Penyelenggaraan Perpustakaan; Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Rembang; serta perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Selain itu, DPRD membahas perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Raperda lainnya ialah Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2020-2040.

Dengan demikian, delapan raperda Rembang yang dibahas mencakup sejumlah bidang, mulai dari kearsipan dan perpustakaan hingga peternakan, perangkat daerah, retribusi, menara telekomunikasi, serta rencana tata ruang wilayah. Setiap rancangan memiliki materi pengaturan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Alasan Pemerintah Mengajukan Raperda

Penjabat Sementara Bupati Rembang, Drs Imam Maskur, M.Si, mengatakan pembentukan atau perubahan perda diperlukan karena aturan daerah menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, perda harus menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi sosial masyarakat. Penyesuaian tersebut menjadi pertimbangan dalam pengajuan rancangan baru maupun perubahan aturan yang sudah ada.

“Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dinamika masyarakat Rembang, perlu dilakukan pembentukan perda baru dan/atau perubahan perda yang ada,” kata Imam.

Ia juga menjelaskan pengajuan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan peternakan serta kesehatan hewan. Aturan itu disiapkan untuk mendukung pelayanan kepada pemangku kepentingan di bidang tersebut, sekaligus melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pelaksana Tugas Ketua DPRD Rembang, Bisri Cholil Laqouf, mengatakan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Persetujuan tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017.

Baca berita lain di Rembang