Bupati Gunungkidul Tekankan Layanan Publik di Semin

Layanan publik menjadi salah satu hal yang ditekankan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntoriningsih dalam pembinaan kepegawaian dan rapat koordinasi di Aula Kapanewon Semin, Jumat (09/10/2026). Dalam kegiatan itu, ia juga menyampaikan rencana penataan pembangunan hingga tingkat basis dusun pada 2027.

Endah, selaku Bupati Gunungkidul, menjelaskan bahwa aparatur pemerintah dan pamong berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia meminta pimpinan serta pegawai menjalankan peran sebagai pelayan dan pengayom warga, sekaligus berpegang pada komitmen serta sumpah janji jabatan.

“Kita ini bukan pejabat yang harus dilayani. Kita adalah pamong yang tugasnya melayani dan mengayomi masyarakat,” tegas Bupati.

Aparatur diminta menjaga kualitas pelayanan

Pembinaan tersebut dihadiri jajaran Forkopimkap Semin, para lurah, kepala puskesmas, kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, guru ASN/P3K, serta pendamping PKH, TKSK, dan PLKB. Peserta diminta menjaga integritas dan tidak membuat warga terbebani oleh prosedur birokrasi.

Fasilitas seperti puskesmas dan kantor kelurahan diarahkan memberikan keterangan yang cepat, jelas, serta ramah. Aparatur juga diminta berani dan jujur saat menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat, termasuk bantuan bibit pertanian dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.

Menurut arahan Endah, bantuan tersebut perlu diterangkan sebagai stimulan atau subsidi yang memerlukan gotong royong dan pemahaman bersama. Kritik serta aduan warga juga diminta ditanggapi secara rasional dan profesional, dengan mendahulukan laporan yang mendesak serta berbasis data.

“Setiap keluhan hendaknya dijadikan bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, dengan tetap memprioritaskan penanganan aduan yang mendesak dan berbasis data,” pesannya.

Pembangunan direncanakan menjangkau basis dusun

Pemerintah daerah berencana memperluas penataan reformasi birokrasi hingga tingkat kelurahan untuk menangani persoalan kesejahteraan, kemiskinan, dan infrastruktur secara merata. Pada 2027, struktur anggaran juga direncanakan ditata agar alokasi pembangunan dapat langsung menjangkau basis dusun.

Pola tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat terdepan dan mengantisipasi potensi kebencanaan di wilayah padukuhan. Endah menyebut keberhasilan pembangunan kerap dirasakan serta dinilai langsung oleh warga dari tingkat paling bawah.

Menutup arahannya, Endah melarang jual beli layanan publik dan praktik gratifikasi. Ia mengingatkan bahwa tindakan aparatur berada dalam pengawasan masyarakat serta lembaga penegak hukum seperti KPK. Transparansi, kedisiplinan, dan adab pelayanan diminta tetap dijaga.

Baca berita lain di Gunung Kidul