BPJS Kesehatan Pulihkan Hak 531 Warga Jepara

Sebanyak 531 warga kelompok rentan di Kabupaten Jepara mendapat layanan pemulihan jaminan kesehatan melalui kegiatan terpadu di Aula Mapolres Jepara, Jumat (6/11/2026). BPJS Kesehatan bersama Polres Jepara menangani warga yang kepesertaannya tidak aktif, belum terdaftar, atau menghadapi kendala data. Pendampingan dilakukan agar warga dapat kembali memperoleh perlindungan kesehatan melalui penyelesaian administrasi di lokasi.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan RI Afif Johan menjelaskan bahwa pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan perlindungan kesehatan. Menurut Afif, masyarakat di lapisan bawah masih dapat menghadapi hambatan administrasi ketika hendak memperoleh jaminan kesehatan. Karena itu, kerja lintas lembaga diperlukan untuk membantu warga menyelesaikan persoalan kepesertaan secara langsung.

“Ini adalah wujud nyata dari Polisi Bersama Masyarakat yang humanis. BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendirian dalam menjangkau masyarakat bawah. Hari ini, bersama Polres Jepara, kita mengurai benang kusut administrasi agar hak konstitusional warga negara untuk sehat dapat terpenuhi tanpa diskriminasi,” ujar Afif Johan.

Sasaran Pelayanan BPJS Kesehatan

Kegiatan itu mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat: Polisi Peduli Jaminan Kesehatan Kelompok Rentan. Penerima layanan berasal dari berbagai pekerjaan dan kondisi sosial. Kelompok tersebut mencakup petani, nelayan, pengrajin ukiran kayu, pengemudi ojek, serta warga yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Afif menilai kelompok pekerja informal memerlukan perhatian karena belum seluruhnya memiliki perlindungan kesehatan yang memadai. Ia menyebut kontribusi masyarakat pekerja informal tetap penting bagi perekonomian daerah, sementara keterbatasan ekonomi dapat membuat perlindungan kesehatan terabaikan. Pendampingan di posko diharapkan membantu warga yang status kepesertaannya bermasalah atau belum tercatat.

Kapolres Jepara AKBP Keris Aji Wibisono mengatakan kepolisian berusaha menjadi penghubung bagi masyarakat yang kesulitan mengakses jaminan kesehatan. Ia menjelaskan bahwa pekerja informal berperan dalam perekonomian daerah, tetapi sebagian dari mereka belum memiliki perlindungan kesehatan yang memadai. Peran penghubung itu dijalankan melalui pelayanan yang mempertemukan warga dengan tim BPJS Kesehatan.

“Para petani, nelayan, pengrajin ukir, hingga pengemudi ojek adalah pahlawan ekonomi daerah yang sering kali abai terhadap proteksi kesehatan diri karena keterbatasan,” kata Keris Aji Wibisono. Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia menjelaskan alasan kelompok pekerja informal menjadi sasaran kegiatan.

Penanganan Administrasi Kepesertaan

Petugas kepolisian dan tim BPJS Kesehatan membuka posko pelayanan terpadu di Aula Mapolres Jepara. Warga didata, kemudian status kepesertaannya diperiksa untuk menentukan penanganan yang diperlukan. Pemeriksaan itu berlaku bagi peserta lama yang mengalami masalah maupun warga yang belum tercakup dalam jaminan kesehatan.

Penanganan di posko meliputi pengaktifan kembali kepesertaan yang berstatus nonaktif. Petugas juga melayani pendaftaran warga yang belum terdaftar sebagai peserta serta validasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK yang mengalami kendala administrasi. Tahapan tersebut dilakukan dengan pendampingan langsung agar persoalan yang dihadapi warga dapat diperiksa sesuai kebutuhan masing-masing.

Keris menjelaskan bahwa pelayanan tersebut menggunakan pola jemput bola. Warga tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mendapat pemeriksaan status dan bantuan penyelesaian administrasi di tempat. Dengan cara itu, kepesertaan yang terhenti, pendaftaran yang belum dilakukan, dan data NIK yang bermasalah dapat ditangani melalui posko bersama yang disiapkan di Mapolres Jepara.

“Melalui posko pelayanan terpadu di Aula Mapolres ini, kami melakukan aksi jemput bola bersama tim BPJS Kesehatan untuk langsung mereaktivasi kartu yang mati, mendaftarkan yang belum tercover, hingga memvalidasi NIK yang bermasalah secara instan di tempat,” tegas Keris.

Afif Johan dan Keris Aji Wibisono menghadiri kegiatan tersebut. Keris menyampaikan bahwa pelayanan sosial itu merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat. Kehadiran kepolisian tidak hanya berkaitan dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu warga menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi.

Program pelayanan terpadu itu sekaligus disebut sebagai pelaksanaan arahan Kapolri agar jajaran kepolisian meningkatkan kepedulian sosial dan lebih proaktif membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pendataan, pemeriksaan kepesertaan, reaktivasi, pendaftaran, serta validasi NIK bagi 531 warga kelompok rentan di Kabupaten Jepara.

Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Polres Jepara diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak jaminan kesehatan secara berkelanjutan. Melalui penyelesaian administrasi di lokasi, warga yang sebelumnya menghadapi masalah kepesertaan memperoleh pendampingan untuk mengurus statusnya. Kegiatan di Aula Mapolres Jepara menjadi bagian dari upaya memperluas akses perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan.

Baca berita lain di Jepara