Apel Siaga Bencana Jepara Perkuat Koordinasi Lintas Sektor

Apel Siaga Bencana di Jepara diikuti sekitar 350 peserta saat Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara menghadiri apel gabungan sekaligus pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Jepara periode 2026–2028 di halaman Sekretariat Daerah Jepara, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Bupati Jepara Witiarso Utomo sebagai bagian dari kesiapan menghadapi potensi bencana pada musim penghujan.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menjelaskan bahwa kewaspadaan perlu diperkuat karena berdasarkan prakiraan BMKG, musim hujan diperkirakan mulai pada akhir November 2026. Ia juga menyampaikan bahwa curah hujan diprediksi mencapai puncak pada Januari hingga Februari 2027 dan berlangsung sampai akhir April 2027.

“Memasuki masa peralihan menuju musim penghujan, seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sejak dini,” kata Witiarso dalam amanatnya. Ia menyebut banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di Jepara pada Januari 2026 perlu dijadikan pelajaran penting dalam menyiapkan langkah penanggulangan.

Apel Siaga Menyatukan Unsur Kebencanaan

Peserta apel berasal dari berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan kebencanaan. Mereka terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar, organisasi perangkat daerah, serta relawan kebencanaan. Kehadiran sekitar 350 peserta memperlihatkan luasnya unsur yang disiapkan untuk mendukung koordinasi apabila terjadi keadaan darurat di wilayah Jepara.

Dalam kegiatan itu, seluruh unsur terkait diminta memperkuat koordinasi dan melakukan pemetaan wilayah yang memiliki potensi bencana. Wilayah rawan yang disebut meliputi kawasan yang berisiko terkena banjir, tanah longsor, abrasi, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem. Pemetaan diperlukan agar kesiapan tidak berhenti pada apel, tetapi diterjemahkan dalam pembagian tugas yang jelas.

Witiarso menekankan bahwa kesiapan menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel dan peralatan. Logistik, sarana komunikasi, tempat pengungsian, serta sistem peringatan dini juga perlu dipastikan. Setiap unsur diminta memahami perannya sehingga respons di lapangan dapat dilakukan secara terkoordinasi ketika kondisi darurat muncul.

“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujar Witiarso. Ia meminta pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat memperkuat sinergi. Prinsip yang disampaikan dalam amanat tersebut adalah kesiapan sebelum bencana, ketanggapan ketika bencana berlangsung, dan ketangguhan dalam proses pemulihan.

FPRB Jepara Dikukuhkan untuk Memperkuat Kerja Bersama

Selain apel gabungan, kegiatan tersebut diisi pengukuhan pengurus FPRB Kabupaten Jepara periode 2026–2028. Forum itu disiapkan sebagai wadah koordinasi berbagai elemen dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana. Pengukuhan tersebut menandai penataan forum yang diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan peran masyarakat dan unsur pendukung lainnya.

Penguatan FPRB dilakukan melalui pendekatan pentahelix. Lima unsur yang dilibatkan dalam pendekatan itu adalah pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diarahkan untuk memperluas koordinasi, memperkuat pertukaran informasi, serta mendukung langkah pengurangan risiko yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Penanggulangan bencana di Jepara juga dibagi ke dalam enam klaster. Klaster tersebut meliputi pencarian dan pertolongan, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, logistik, pendidikan, serta pemulihan. Pembagian ini menjadi dasar bagi koordinator untuk mengatur kebutuhan dan menghindari pekerjaan yang saling bertumpang tindih ketika penanganan bencana dilakukan.

Seluruh koordinator klaster diminta segera melakukan konsolidasi, memperjelas pembagian tugas, menyusun standar operasional prosedur, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan. Langkah itu diarahkan agar kewenangan setiap unsur tidak tumpang tindih. Keterlibatan Kejaksaan Negeri Jepara dalam apel menjadi dukungan terhadap kolaborasi antarlembaga untuk menjaga keselamatan masyarakat.

Kehadiran Agung Bagus Kade Kusimantara dalam Apel Siaga Bencana juga ditempatkan sebagai bagian dari dukungan Kejaksaan terhadap koordinasi lintas sektor. Kegiatan di halaman Sekretariat Daerah Jepara tersebut kemudian ditutup dengan peninjauan peralatan penanggulangan bencana. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana siap digunakan apabila terjadi keadaan darurat.

Baca berita lain di Jepara