APBD 2026 Disepakati Pemkab Batang dan DPRD

Pemerintah Kabupaten Batang bersama DPRD Batang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di DPRD Batang, Kamis (27/11/2025). Kesepakatan APBD 2026 itu berlangsung di Kabupaten Batang.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, penyusunan APBD merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan membutuhkan sinergi agar kebijakan serta program yang dihasilkan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Struktur APBD 2026 Kabupaten Batang

Faiz menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Batang atas kerja sama selama proses pembahasan. Ia menjelaskan, Raperda APBD 2026 mengalami perubahan dari usulan awal karena penyesuaian alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, khususnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp1.820.034.857.665,00 dan belanja daerah sebesar Rp1.888.034.857.665,00. Defisit ditetapkan sebesar Rp68 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp70 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar. Surplus pembiayaan sebesar Rp68 miliar digunakan untuk menutup defisit.

Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rapat paripurna juga menyetujui Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut Faiz, regulasi tersebut menjadi dasar hukum operasional pemerintah daerah dalam menangani persoalan perumahan dan permukiman di Batang.

Regulasi itu akan menjadi pedoman penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan. Tujuannya mencakup kepastian hukum, penataan wilayah yang seimbang, peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan pemangku kepentingan, serta jaminan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Faiz menyebut kewenangan pemerintah kabupaten dalam bidang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aturan itu menjadi dasar bagi Pemkab Batang dan DPRD untuk menyusun serta menyempurnakan regulasi perumahan dan kawasan permukiman.

Baca berita lain di Batang