Abdul Wachid Soroti Tata Kelola Dana Bencana

Abdul Wachid menyampaikan keprihatinan atas dugaan korupsi di BNPB dalam pengelolaan dana untuk penanganan bencana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyoroti penggunaan Dana Siap Pakai, termasuk proses pengadaan, penyewaan peralatan, dan pengawasan anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan di Jepara pada Jumat (16/10/2026), ketika perhatian diarahkan pada tata kelola pembiayaan darurat yang digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Abdul Wachid menjelaskan bahwa BNPB merupakan mitra kerja Komisi VIII DPR RI. Menurut dia, penggunaan Dana Siap Pakai yang tidak dibahas secara langsung dalam proses penganggaran DPR membuat fungsi pengawasan legislatif menghadapi tantangan. Kondisi itu berkaitan dengan sifat dana yang dipakai dalam keadaan darurat, sementara kebutuhan penanganan bencana dapat muncul di berbagai wilayah dengan waktu yang berbeda.

“BNPB ini mitra kerja Komisi VIII DPR. Kami merasa prihatin dengan adanya dugaan korupsi, terlebih dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan bencana dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” kata Abdul Wachid, Jumat (16/10/2026).

Abdul Wachid membahas besaran anggaran BNPB

Dalam penjelasannya, Abdul Wachid menyebut anggaran operasional BNPB berada pada kisaran Rp1 triliun hingga Rp1,7 triliun. Besaran itu dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan tingkat kerawanan bencana tinggi. Kebutuhan pendanaan yang besar membuat setiap tahapan penggunaan anggaran perlu memiliki pengawasan yang jelas, terutama ketika keputusan harus diambil dalam situasi darurat.

BNPB dapat memakai Dana Siap Pakai untuk memenuhi keperluan penanganan bencana. Pengajuan bantuan dilakukan pemerintah daerah melalui kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, sesuai mekanisme yang berlaku. Skema tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengajukan kebutuhan, sedangkan penggunaan dana tetap berkaitan dengan pelaksanaan operasi darurat di lapangan.

Abdul Wachid juga menyoroti penyewaan sarana dan prasarana dari pihak ketiga. Dalam operasi bencana, BNPB dapat membutuhkan alat berat, kapal, helikopter, atau pesawat karena tidak seluruh peralatan tersedia dan dimiliki langsung oleh lembaga tersebut. Kebutuhan operasional itu dapat muncul sesuai karakter bencana dan wilayah yang harus ditangani, sehingga proses penyediaannya menjadi bagian penting dalam pengawasan.

Pengadaan peralatan darurat perlu diawasi

Menurut Abdul Wachid, penunjukan penyedia jasa dan penetapan tarif sewa harus dilakukan secara transparan. Ia memperingatkan bahwa keadaan darurat tidak boleh menjadi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Proses yang terbuka diperlukan untuk menilai kebutuhan, memilih penyedia, dan memastikan biaya yang dibayarkan sesuai pekerjaan. Perhatian itu terutama tertuju pada transaksi yang melibatkan peralatan bernilai besar dan penyedia dari luar lembaga.

Ia turut menyinggung kemungkinan konflik kepentingan apabila penyedia jasa memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Dugaan praktik seperti itu, kata Abdul Wachid, perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi pelanggaran. Penelusuran diperlukan agar setiap dugaan tidak berhenti pada penilaian administratif, tetapi diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Biaya operasional penanganan bencana juga menjadi perhatian, termasuk pembiayaan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca. Abdul Wachid menyebut biaya satu kali penerbangan dapat mencapai ratusan juta rupiah, bergantung pada kebutuhan dan pelaksanaan operasi. Ia juga menyampaikan adanya keluhan pihak ketiga mengenai pembayaran pekerjaan yang terlambat, bahkan dalam beberapa kasus diklaim berlangsung hingga satu tahun.

Selain persoalan pembayaran, Abdul Wachid menyinggung keluhan masyarakat ketika melakukan kunjungan ke Aceh. Keluhan itu berkaitan dengan perbedaan kualitas pembangunan rumah yang dikerjakan pemerintah daerah dan BNPB. Menurutnya, perbedaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar program pascabencana berjalan sesuai standar dan kebutuhan warga. Ia berharap pergantian pimpinan BNPB dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola dan penguatan integritas pejabat.

“Dana bencana itu diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang menderita akibat bencana. Karena itu, apabila benar ada yang melakukan korupsi, harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya. Abdul Wachid berharap penegakan hukum berjalan bersama perbaikan sistem, sehingga penggunaan anggaran darurat tetap terarah dan potensi penyimpangan dapat dicegah.

Baca berita lain di Nasional