Fakta Kunci
Upaya pencegahan penyimpangan seksual Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan (LGSP) dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purbalingga melalui edukasi LGSP bagi pelajar, guru, serta pengelola pondok pesantren. Kegiatan itu berlangsung di Operation Room Graha Adiguna, Komplek Pendapa Dipokusumo, Sabtu (26/9/2026).
Ketua MUI Kabupaten Purbalingga K.H. Roghib Abdurrahman menjelaskan, kegiatan tersebut membahas persoalan LGSP yang menyasar generasi muda pada era digitalisasi. Materi disampaikan dari tiga sudut pandang, yakni hukum agama, kesehatan, dan kejiwaan.
Materi Edukasi LGSP untuk Guru BK dan Siswa
Roghib mengatakan guru bimbingan dan konseling akan turut mendampingi siswa. Ia menyebut persoalan LGSP lebih banyak dialami remaja sehingga pengawasan di lingkungan sekolah perlu dilakukan secara lebih intens.
Tiga narasumber hadir dalam kegiatan itu. Mereka adalah dr. Jusi Febrianto, Kepala DinkesPPKB Purbalingga; K. Imamudin, Ketua Komisi Fatwa, Pengkajian, dan Penelitian MUI Purbalingga; serta Tri Wuryaningsih, sosiolog UNSOED Purwokerto.
Edukasi tersebut juga disebut sebagai pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 yang mengharamkan praktik LGSP di Indonesia.
BAZNAS Berkolaborasi dengan MUI
Ketua BAZNAS Kabupaten Purbalingga H. Soedijanto menyampaikan bahwa lembaganya berkolaborasi dengan MUI untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk LGSP. Ia berharap perkembangan LGSP dapat ditekan melalui kegiatan tersebut.
Dalam pemaparan materi, dr. Jusi menyatakan LGSP sangat berperan dalam penularan HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. Edukasi ini diharapkan membantu remaja mengenali dampaknya dan melakukan pencegahan sejak dini.
Baca berita lain di Purbalingga